Sri Mulyani: Pajak Karbon untuk PLTU Batu Bara Diterapkan Tahun Ini

Kemudian, sambung Sri Mulyani, mekanisme pajak karbon akan diperpanjang terhadap sektor lain pada 2025.

Penerapannya sendiri bakal memperhatikan kesiapan sektor-sektor lain yang berkaitan dan juga situasi pandemik serta situasi ekonomi global.

"Dengan risiko yang terus menerun, kami juga mesti memperhatikan situasi ekonomi yang ada," ujar Sri Mulyani.

Meski telah mengalami penundaan sebanyak dua kali, Sri Mulyani memastikan tidak ada kendala teknis dalam penyusunan aturan pajak karbon.

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, tetap menjalin koordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga seperti PLN dalam persiapan teknis aturan pajak karbon dan uji coba terbatas lewat perdagangan di pasar karbon.

"Kendala teknis tidak ada, kita semua sudah siapkan. Setiap policy ini tidak hanya teknis, tapi ada juga yang harus dilihat dan bisa memengaruhi ekonomi sosial dan politik sehingga perlu dilihat secara detail, apakah policy-nya sudah baik, timing tepat karena itu akan menentukan sebuah policy," tutur dia.

Pada awalnya, penerapan pajak karbon direncanakan pemerintah bisa terjadi pada 1 April 2022. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hal tersebut batal dilaksanakan dan mundur ke 1 Juli 2022.

Jelang 1 Juli 2022, pemerintah kembali menginformasikan bahwa pihaknya masih belum siap menerapkan pajak karbon sehingga hal tersebut terpaksa mundur kembali hingga waktu yang belum ditentukan.

Penundaan tersebut pun dianggap positif oleh Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Menurut Mamit, pemerintah masih belum memiliki regulasi dan inrastruktur yang siap untuk menerapkan pajak karbon.

"Kalau saya melihatnya bahwa saat ini kan pemerintah sendiri belum siap dalam mengimplementasikan kebijakan pajak karbon makanya ditunda lagi karena sebenarnya banyak pertimbangan dan saya kira kita memang sama sekali belum siap secara infrastruktur," ujar Mamit saat dihubungi IDN Times, Senin (4/7/2022).