Sri Mulyani Sebut Pemda Belum Optimal Manfaatkan TKDD

13 Sep 2021, 13:25 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap tiga tantangan desentralisasi fiskal atau transfer keuangan dan dana daerah (TKDD) ke pemerintah daerah (pemda) yang masih terus terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Senin (13/9/2021).

"Pertama, belum optimalnya pemanfataan TKDD di dalam mendorong pembangunan di daerah meskipun hampir 70 persen dari APBD itu dari TKDD," ujar Sri Mulyani.

Hal tersebut kemudian berimbas pada minimnya upaya pemda dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing.

1. Sebagian besar TKDD justru digunakan untuk belanja pegawai

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Bendahara negara tersebut kemudian menyoroti penggunaan sebagian besar TKDD yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) justru banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Padahal, semestinya DAU tersebut digunakan untuk belanja modal di daerah.

"Sebagian besar dari TKDD itu, DAU memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi, makin besar DAU-nya justru habis untuk pegawai," tutur Sri Mulyani.

Kondisi tersebut membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara nominal lebih kecil dari DAU justru digunakan untuk belanja modal di daerah.

Ini artinya, lanjut Sri Mulyani, belanja modal di daerah sangat tergantung dari transfer pusat yang berasal dari DAK, bukan dari DAU yang justru lebih banyak dipakai untuk pegawai.

"Ini berarti terjadi yang namanya crowding out, di mana pemda menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif padahal esensi DAK ini sebenarnya sebagai pelengkap penunjang dari yang disebut sebagai dana keseluruhan TKDPP maupun APBD daerah tersebut," ucapnya.

2. Pemda masih minim dalam mendapatkan PAD dan belum fokus melakukan belanja

Default Image IDN

Adapun, tantangan kedua TKDD adalah minimnya kemampuan pemda dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sri Mulyani menyampaikan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, porsi PAD dalam APBD masih berkisar pada angka 24,7 persen.

Kemudian, tantangan TKDD yang ketiga menurut Sri Mulyani adalah dari sisi belanja pemda yang belum benar-benar terfokus.

"Jenis program di daerah itu jumlahnya bisa mencapai 29.623. Itu programnya kalau dipecah menjadi kegiatan jadi 263.135. Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat, tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu menghasilkan output atau outcome," tutur Sri Mulyani.

3. Pemda sering mengendapkan dana daerah

Kondisi proyek menggunakan APBD Provinsi Sumut tak kunjung tuntas sejak 2018 (IDN Times/Patiar Manurung)

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyoroti perilaku pemda yang masih menerapkan business as usual sebagai pola belanja APBD-nya.

Itu berarti semua belanja dilakukan bersamaan pada triwulan-IV tiap tahunnya. Hal itu kemudian mendorong munculnya endapan dana atau idle cash di rekening daerah.

"Pada posisi Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan, apalagi dalam situasi COVID-19 ini kami memperhatikan betul setiap transfer yang seharusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini yang betul-betul menjadi concern kita bersama," ucap Sri Mulyani.