Susunan Komisaris dan Direksi Pelindo II Setelah Merger

03 Okt 2021, 15:15 WIB

Arus kapal pada pelabuhan Pelindo I mengalami peningkatan pada SemesterI 2021. (DOK: Pelindo I)

Jakarta, IDN Times - Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan telah resmi merger menjadi satu. PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Pelindo IV resmi melebur ke dalam PT Pelindo II yang bertindak selalu surviving entity.

Kepastian merger empat BUMN Pelabuhan tersebut tertuang dalam akta penggabungan yang telah ditandatangani oleh masing-masing direktur utama pada Jumat (1/10/2021).

Selain itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV ke dalam PT Pelindo II (Persero).

"Ini adalah salah satu momen penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN
kepelabuhanan. Merger ini adalah langkah penting dalam rangka peningkatan value creation bagi BUMN Pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional," ujar Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko, dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Minggu (3/10/2021).

1. Susunan Komisaris dan Direksi PT Pelindo II (Persero)

Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). (dok. Pelindo)

Sebagai kelanjutan dari merger, pemerintah kemudian menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa alias RUPSLB. Kementerian BUMN selaku pemegang saham pun kemudian menetapkan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelindo II (Persero).

Berikut ini adalah nama-namanya:

Komisaris Independen (Plt Komisaris Utama): Marsetio
Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris: Antonius Ranier Haryanto
Komisaris: R. Agus H. Purnomo
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris: Sudung Situmorang

Direktur Utama: Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama: Hambra
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko: Mega Satria
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Ihsanuddin Usman
Direktur Strategi: Prasetyo
Direktur Investasi: Boy Robyanto
Direktur Pengelola: Putut Sri Muljanto

2. Pelindo akan fokus pembentukan sub-holding

ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra

Setelah merger, Tiko menerangkan bahwa Pelindo akan fokus membuat sub-holding agar segera efektif dan dapat dioperasikan secara optimal.

Empat sub-holding itu nantinya akan ditujukan kepada anak-anak perusahaan yanhg dimiliki oleh Pelindo. Keempat sub-holding tersebut adalah peti kemas, non peti kemas, logistik & hinderland development, dan marine, equipment, & post services.

"Pemfokusan klaster-klaster bisnis akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM," ucap Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono.

Arif menambahkan, para anak perusahaan Pelindo I-IV akan ditempatkan di masing-masing sub-holding berdasarkan lini bisnisnya. Contohnya, semua anak perusahaan Pelindo I-IV yang bergerak di bidang peti kemas akan masuk sub-holding peti kemas dan begitu seterusnya.

3. Merger empat Pelindo jadi solusi atas biaya logistik Indonesia yang masih tinggi

ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi menerangkan bahwa merger empat Pelindo bisa menjadi solusi atas permasalahan biaya logistik yang masih tinggi di Indonesia.

Biaya logistik nasional saat ini termasuk lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, yakni 23 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Penyebabnya tak lain karena operasi dan infrastruktur pelabuhan saat ini belum optimal.

"Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan," tutur Prasetyadi.

Prasetyadi menambahkan, integrasi Pelindo juga mampu menjadi sarana untuk memudahkan koordinasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan di daerah-daerah.

Dengan demikian, muncul peningkatan konektivitas hinterland yang akan berdampak pada meningkatnya volume ekspor impor dan trafik pelabuhan serta merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.