Titah Prabowo usai Gejolak Politik: Yakinkan Publik Ekonomi RI Kuat

Sebelum konferensi pers itu, Airlangga menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, duta besar (Dubes) negara sahabat, dan pejabat diplomatik.

Pertemuan itu juga dilakukan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia, yang menurutnya kuat secara fundamental. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang mencapai 5,47 persen, inflasi 3,23 persen secara year-on-year (yoy) pada Oktober 2026, dan realisasi investasi Rp1.539 triliun per kuartal III-2026 atau 75,4 persen dari target sepanjang tahun.

"Cadangan devisa masih aman untuk 5,5 persen atau Rp1.468 triliun. Dan neraca perdagangan juga surplus. Dari segi PMI menjadi 54 persen," ujar Airlangga.

Usai konferensi pers, Airlangga mendapat pertanyaan apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi tersebut. Sebelum wartawan selesai menyampaikan pertanyaan itu, Airlangga langsung memotongnya dan mengatakan tak ada yang mempertanyakan kekosongan kursi Wapres.

"Jadi langsung dijawab, tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi. Terima kasih," tutur Airlangga.

Dia pun langsung memberikan mikrofon kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, yang turut hadir dalam konferensi pers itu, untuk menjawab pertanyaan terkait proyek transit-oriented development (TOD) di Stasiun Manggarai.

"Pak Ara mungkin terkait dengan perubahan di TOD Manggarai," kata Airlangga.

Usai konferensi pers, Airlangga dikelilingi awak media yang ingin melakukan wawancara doorstep. Ketika ditanyakan soal dampak mundurnya Gibran pada dunia usaha dan investasi, Airlangga mengatakan aspek yang terpenting adalah kepastian hukum untuk berusaha.

"Kalau pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian, terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga.

Dia kembali ditanya soal pembahasan dalam pertemuan itu, apakah menyinggung kekosongan kursi Wapres. Menjawab hal itu, Airlangga mengatakan kekosongan kursi Wapres akan segera diisi dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maksimal 60 hari.

"Ya, kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari, ya kita tunggu saja," kata Airlangga.