Trump Desak DPR Dukung RUU One Big Beautiful Bill
- Trump bertemu Partai Republik untuk galang dukungan RUU One Big Beautiful Bill Act
- RUU mencakup pemangkasan pajak, reformasi imigrasi, dan perubahan program kesehatan dengan biaya 3,8 triliun dolar AS
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunjungi Capitol Hill pada Selasa (20/5/2025) untuk menggalang dukungan dari Partai Republik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) andalannya yang dijuluki One Big Beautiful Bill Act.
RUU setebal hampir 1.100 halaman itu mencakup pemangkasan pajak, reformasi imigrasi, dan perubahan program kesehatan, serta diproyeksikan menelan biaya 3,8 triliun dolar AS hingga 2034. Pemungutan suara penuh di DPR dijadwalkan berlangsung Rabu atau Kamis, di tengah perpecahan internal kubu Republik.
Trump menyampaikan langsung pesannya dalam pertemuan tertutup selama dua jam dengan anggota DPR dari partainya. Ia menekankan pentingnya persatuan demi memenangkan agenda legislatif utama di masa jabatan keduanya.
“Ini adalah pertemuan penuh cinta, ada persatuan besar di ruangan itu. Kita akan meraih kemenangan besar,” kata Trump, dikutip dari BBC, Rabu (21/5/2025).
Meski begitu, masih ada anggota DPR dari Partai Republik yang menolak isi RUU tersebut. Ketua DPR Mike Johnson hanya bisa kehilangan tiga suara dari partainya jika ingin lolos, dengan asumsi seluruh Demokrat akan menolak.
1. Kenaikan batas potongan SALT picu perpecahan antar-anggota
Salah satu titik panas dalam RUU itu adalah usulan kenaikan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) dari 10 ribu dolar AS menjadi 30 ribu dolar AS untuk pasangan suami istri. Langkah ini ditolak oleh Trump, tetapi didukung sejumlah anggota dari negara bagian pajak tinggi seperti New York, California, dan New Jersey.
Anggota DPR Mike Lawler dari New York menolak usulan RUU dalam bentuk sekarang.
“Sebagaimana keadaannya saat ini, saya tidak mendukung RUU itu,” ujar Lawler.
Ia mengatakan, tidak akan mengubah sikap meski menghormati upaya Trump. Sementara itu, rekannya sesama Republik dari New York, Nicole Malliotakis mengaku puas terhadap solusi yang ditawarkan terkait SALT.
“Mereka berjuang untuk distrik mereka dan seharusnya begitu, tetapi ketika saatnya tiba untuk memilih RUU ini, maka dapatkan kesepakatan terbaik dan pilihlah RUU-nya,” kata dia.
Trump tetap menolak kenaikan batas SALT dengan alasan kebijakan itu justru menguntungkan gubernur dari Partai Demokrat.
2. Pemangkasan Medicaid picu bentrokan antara konservatif dan moderat
RUU tersebut juga memuat rencana pemangkasan dana Medicaid sebesar 715 miliar dolar AS, yang akan diberlakukan mulai 2029. Salah satu syaratnya, kewajiban kerja selama minimal 80 jam per bulan bagi penerima manfaat yang mampu secara fisik. Kebijakan ini menimbulkan perpecahan antara kubu konservatif dan moderat.
Kelompok konservatif, termasuk Andy Harris dari House Freedom Caucus menuntut pemangkasan yang lebih dalam dan lebih cepat. Sementara itu, anggota moderat seperti Don Bacon dari Nebraska menyatakan setuju secara prinsip, tetapi rekannya David Valadao dari California mengkhawatirkan dampaknya terhadap warganya.
Trump mencoba meredakan kekhawatiran dengan menyatakan, pemangkasan hanya menyasar penyalahgunaan dana dan penerima yang bukan warga negara. Ia ingin meyakinkan anggota, tidak ada pemotongan manfaat untuk kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan.
3. Defisit anggaran dan prosedur pemungutan suara masih jadi hambatan
Di luar substansi kebijakan, masalah fiskal juga menjadi penghalang besar. Komite nonpartisan untuk Anggaran Federal Bertanggung Jawab memperkirakan RUU ini akan menambah defisit sebesar 3,3 triliun dolar AS dalam 10 tahun ke depan. Anggota konservatif seperti Chip Roy dari Texas mengkritik penyusunan RUU yang dinilai tidak seimbang.
Roy menganggap beban defisit terlalu besar di awal dan penghematan terlalu jauh ke belakang. Ia juga mendorong penghapusan subsidi energi bersih dari Undang-Undang Penurunan Inflasi serta perubahan skema pembayaran Medicaid ke negara bagian. Namun, usulan itu ditolak oleh anggota moderat.
RUU ini harus melewati pemungutan suara prosedural oleh Komite Aturan yang dijadwalkan Rabu pukul 01.00 dini hari waktu setempat. Anggota konservatif Ralph Norman, yang sebelumnya menghambat RUU di Komite Anggaran, kali ini memilih membiarkannya maju ke pleno.
“Saya tidak akan membunuhnya di Komite Aturan. Ini harus dibawa ke pleno,” ujar Norman, dikutip dari CBS News, Rabu (21/5).
Namun ia belum memastikan apakah akan mendukung RUU itu saat pemungutan suara utama. Adapun pimpinan GOP di DPR, termasuk pemimpin Mayoritas Steve Scalise menilai kehadiran Trump sebagai tanda agar negosiasi dihentikan dan partai bersatu mendukung RUU itu.
“Sudah waktunya untuk mengakhiri negosiasi, bersatu mendukung RUU ini, dan meloloskannya ke Senat,” kata Scalise.
Anggota DPR Dusty Johnson dari South Dakota juga merespons positif kunjungan Trump.
“Kita harus berhenti main-main,” ujarnya, dikutip dari The Guardian
Sementara itu, pimpinan Demokrat Hakeem Jeffries dan James McGovern mengkritik jadwal rapat dini hari Komite Aturan dan menyerukan agar debat dilakukan secara terbuka.
