Trump Umumkan Rencana Tarif Baru Lewat Surat Sepihak
- Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif baru secara sepihak kepada sejumlah mitra dagang.
- Pemerintahannya tidak sanggup melakukan perundingan satu per satu dengan puluhan negara, sehingga akan mengirim surat pemberitahuan tarif.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana mengirim surat kepada sejumlah mitra dagang untuk memberlakukan tarif baru secara sepihak. Ia menyebut cara ini diambil karena pemerintahannya tak sanggup melakukan perundingan satu per satu dengan puluhan negara.
Trump mengatakan hal itu dalam pertemuan bisnis saat kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA).
“Kami punya, secara bersamaan, 150 negara yang ingin membuat kesepakatan, tapi kami tidak bisa bertemu sebanyak itu,” kata Trump, dikutip dari The Guardian, Sabtu (17/5/2025).
Trump menilai cara ini bisa mempercepat implementasi tarif. Ia mengakui keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi banyaknya permintaan negosiasi. Trump juga menyebut Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick yang akan mengirimkan surat pemberitahuan tarif ke negara-negara tersebut.
1. Surat tarif akan dikirim dua hingga tiga minggu ke depan
Trump mengatakan, pengiriman surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Washington. Ia menyebut tarif tersebut akan adil.
“Pada titik tertentu dalam dua atau tiga minggu ke depan, saya pikir Scott dan Howard akan mengirimkan surat yang pada dasarnya memberi tahu orang-orang – ini akan sangat adil – tapi kami akan memberi tahu orang-orang berapa yang harus mereka bayar untuk berbisnis di Amerika Serikat,” ucap Trump.
Hingga kini, belum jelas apakah tarif tersebut akan bersifat tambahan, pengganti, atau penyesuaian atas tarif lama. Rencana ini menjadi kelanjutan dari kebijakan tarif besar-besaran sejak Hari Pembebasan pada 2 April, saat tarif perbatasan dikenakan ke seluruh mitra dagang AS.
2. Hubungan AS dengan China alami reset total
Pemerintah AS sebelumnya sempat menarik sejumlah kebijakan tarif karena tekanan pasar obligasi. Beberapa langkah kompromi telah diambil, termasuk kesepakatan pengurangan tarif dengan Inggris, dan jeda 90 hari bersama China. Sementara itu, tarif universal 10 persen masih diberlakukan untuk seluruh barang impor.
Awal pekan ini, Trump menyebut hubungan dengan China mengalami reset total usai kedua negara menyepakati penurunan tarif masing-masing. China menurunkan bea masuk barang AS menjadi 10 persen, sedangkan AS menurunkan tarif barang China menjadi 30 persen. Negosiasi juga masih berlangsung dengan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Eropa, dikutip dari Economic Times, Sabtu (17/5).
Trump mengklaim empat atau lima kesepakatan akan segera tercapai, termasuk dari India yang disebutnya mengusulkan penghapusan tarif atas barang AS. Namun, pemerintah India tidak mengonfirmasi pernyataan tersebut.
“Kami memiliki banyak kesepakatan yang akan datang. Pada akhirnya, kami hanya tinggal menandatangani sisanya,” katanya.
3. Tarif tinggi mulai terasa di AS, harga-harga akan naik
Kebijakan tarif Trump mulai berdampak langsung pada konsumen Amerika. Walmart mengumumkan harus menaikkan harga produk karena tarif impor yang tinggi. CEO Doug McMillon mengatakan hal itu dalam laporan pendapatan kuartal pertama perusahaan tersebut.
“Kami bisa mengendalikan apa yang bisa kami kendalikan,” ujar McMillon, dikutip dari CBS News.
“Bahkan pada level yang lebih rendah, tarif yang lebih tinggi akan menghasilkan harga yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Tarif tidak dibayar oleh negara pengirim, melainkan oleh perusahaan AS seperti Walmart, Target, dan para pelaku usaha kecil. Beban ini biasanya diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang. Analis Goldman Sachs memperkirakan tarif efektif AS akan naik sekitar 13 poin persentase tahun ini, menyentuh level tertinggi sejak era 1930-an.
Di sisi lain, Trump memuji sejumlah perusahaan yang menyatakan akan berinvestasi di AS. Ia menyebut nilai investasinya mencapai kisaran 12 hingga 13 triliun dolar AS. Namun, para ahli tetap skeptis bahwa tekanan tarif dan tekanan politik akan cukup untuk mendorong relokasi besar-besaran manufaktur kembali ke AS.
