Trump Pamer Kesepakatan Kilang Minyak Rp5 Kuadriliun dengan India

Pembangunan fasilitas ini akan ditangani oleh America First Refining. Perusahaan tersebut merupakan kelanjutan dari Element Fuels yang sejak 2024 telah mengumumkan rencana proyek kilang dengan estimasi biaya 3-4 miliar dolar AS (setara Rp50,5-67,4 triliun).

Kilang ini dirancang menjadi fasilitas pertama yang dibangun di kawasan Teluk Meksiko sejak dekade 1970-an. Infrastruktur tersebut juga dirancang khusus untuk memproses minyak serpih ringan yang diproduksi di Amerika.

Trump menyebut proyek tersebut akan memperkuat keamanan nasional AS, meningkatkan produksi energi domestik, dan membawa dampak ekonomi bernilai miliaran dolar. Ia juga mengatakan fasilitas ini dirancang menjadi kilang paling bersih di dunia.

Menurut penjelasan America First Refining, fasilitas tersebut akan mengolah 1,2 miliar barel minyak serpih ringan AS yang bernilai 125 miliar dolar AS (setara Rp2,1 kuadriliun). Dari proses itu akan dihasilkan 50 miliar galon produk olahan dengan nilai 175 miliar dolar AS (sekitar Rp2,9 kuadriliun).

Pernyataan mengenai kebutuhan penyulingan minyak serpih disampaikan oleh Presiden America First Refining Trey Griggs.

“AS memiliki surplus minyak serpih ringan tetapi kekurangan kapasitas penyulingan yang dirancang untuk memprosesnya,” katanya, dikutip dari CNBC.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan kilang baru tersebut akan memperkuat rantai pasok energi di dalam negeri.

America First Refining menyatakan perusahaan telah memperoleh pendanaan bernilai sembilan digit dari sebuah perusahaan energi global besar yang identitasnya belum diumumkan. Investasi tersebut memiliki valuasi sepuluh digit dan disuntikkan pada awal tahun.

Perusahaan yang sama juga telah menandatangani kontrak jangka panjang selama 20 tahun untuk membeli, memproses, dan mendistribusikan minyak serpih produksi AS.

Pengumuman proyek ini muncul saat dunia menghadapi krisis pasokan energi akibat konflik bersenjata di kawasan Teluk. Ketegangan bermula ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap negara-negara Arab tetangga yang menjadi lokasi basis militer AS. Situasi itu menyebabkan gangguan besar pada lalu lintas kapal di Selat Hormuz sehingga harga minyak mentah dan gas melonjak serta pasokan energi menjadi terbatas di berbagai negara.

India yang sangat bergantung pada impor minyak dari Asia Barat kemudian menerapkan langkah darurat melalui Undang-Undang Komoditas Esensial. Pemerintah memerintahkan seluruh kilang minyak meningkatkan produksi Gas Petroleum Cair (LPG) dan memprioritaskan pasokan untuk rumah tangga serta sektor penting lainnya.

Dilansir dari The Wire, sebelumnya pemerintah AS pernah memberlakukan tarif impor hingga 50 persen terhadap barang-barang India untuk menekan New Delhi mengurangi pembelian minyak Rusia. Tarif tersebut kemudian dipangkas menjadi 18 persen pada Februari 2026 setelah India menyatakan akan secara bertahap menghentikan impor minyak Rusia serta berjanji membeli produk energi dan teknologi AS senilai 500 miliar dolar AS (sekitar Rp8,4 kuadriliun).

Kebijakan tersebut membuat kilang-kilang di India, termasuk Reliance, beralih ke pasokan minyak dari Teluk yang lebih mahal sejak akhir 2025. Kondisi itu membuat negara tersebut semakin rentan terhadap lonjakan harga ketika konflik dengan Iran pecah.

Pada awal bulan ini, AS juga memberikan pengecualian khusus selama 30 hari kepada India agar dapat mengimpor sekitar 20 juta barel minyak Rusia yang sempat tertahan akibat gangguan di Selat Hormuz.

Duta Besar AS untuk India Sergio Gor menulis di platform X bahwa India telah menjadi mitra penting dalam menjaga stabilitas harga minyak global. Ia juga menyebut Washington memahami bahwa pembelian minyak Rusia yang masih berlangsung merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas tersebut. Ia menyatakan kerja sama antara AS dan India diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar energi bagi warga kedua negara.

Selain itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar menggelar pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. Dalam percakapan itu, pihak Iran menyatakan masyarakat internasional perlu meminta pertanggungjawaban AS atas pembatasan pengiriman yang terjadi di Selat Hormuz.