Blokade Selat Hormuz, UEA Dan Kuwait Pangkas Produksi Minyak

Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi, ADNOC, mulai mengatur jumlah produksi minyak di ladang lepas pantai mereka. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penuhnya tangki penyimpanan minyak di dalam negeri. Dengan mengatur tingkat produksi, ADNOC berharap bisa menjaga kelancaran operasional agar nantinya dapat segera kembali bekerja normal setelah gangguan di Selat Hormuz berakhir.

Keputusan ini menjadi cara perusahaan untuk mengatasi hambatan pengiriman minyak sejak pecahnya konflik besar di kawasan Timur Tengah pada akhir Februari 2026. Fokus pengaturan pada ladang minyak di laut dilakukan karena jalur pengiriman lewat air lebih berisiko dibandingkan operasional di darat. Hingga saat ini, otoritas energi Uni Emirat Arab melaporkan bahwa kegiatan di darat masih berjalan seperti biasa.

Pimpinan tertinggi ADNOC, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, menyatakan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam situasi sulit ini.

"ADNOC telah menjalankan protokol keamanan dan berkoordinasi dengan otoritas demi melindungi seluruh staf, aset, serta operasional kami," ujar Al Jaber, dilansir The Star.

Meskipun produksi dikurangi, Uni Emirat Arab masih memiliki keunggulan berupa jalur pipa minyak Habshan-Fujairah. Jalur pipa ini mampu mengalirkan minyak langsung ke wilayah Teluk Oman tanpa harus melewati Selat Hormuz yang saat ini sedang dalam kondisi berbahaya bagi kapal tanker. Infrastruktur ini menjadi tumpuan utama bagi kelangsungan ekspor minyak ke pasar internasional, terutama untuk memenuhi kontrak dengan pembeli di Asia.

Namun, para pengamat mengingatkan bahwa kapasitas pipa alternatif tersebut belum cukup untuk mengangkut seluruh total produksi minyak harian Uni Emirat Arab. Hal inilah yang mendasari perlunya pengurangan produksi pada sumur-sumur minyak yang tidak terhubung dengan jalur pipa darat. Selain itu, pihak manajemen risiko ADNOC terus memantau keamanan pelabuhan di Fujairah karena adanya risiko serangan yang bisa mengganggu pengiriman setiap harinya.

Kuwait Petroleum Corporation atau KPC secara resmi menyatakan status keadaan darurat terhadap penjualan minyak mentah dan produk olahannya. Keputusan ini diambil sebagai dampak dari konflik di wilayah tersebut yang mengganggu jalur pelayaran. Pihak berwenang Kuwait menyebutkan bahwa ancaman terhadap keamanan kapal di Selat Hormuz membuat banyak perusahaan pengangkut takut untuk masuk ke wilayah perairan mereka.

Langkah hukum juga diambil untuk melindungi perusahaan dari tuntutan kontrak jika terjadi kegagalan pengiriman barang. KPC menjelaskan bahwa pengurangan produksi minyak perlu dilakukan guna mencegah kelebihan beban pada tangki penyimpanan yang kini sudah hampir penuh. Pengurangan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari 100 ribu barel per hari sejak Sabtu pagi (7/2/2026), dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat.

CEO Kuwait Petroleum Corporation, Sheikh Nawaf Saud Al-Nasser Al-Sabah, menjelaskan posisi perusahaan dalam menghadapi situasi sulit tersebut.

"KPC memangkas produksi minyak mentah dan pengolahan kilang sebagai langkah pencegahan demi menjaga manajemen risiko serta kelangsungan bisnis," ujarnya.

Bagi Kuwait, penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman yang sangat serius karena negara ini bergantung sepenuhnya pada jalur tersebut untuk mengirim minyak ke pasar dunia. Berbeda dengan negara tetangganya, Kuwait tidak memiliki jalur pipa alternatif untuk mengirim minyak ke luar wilayah. Oleh karena itu, gangguan di jalur laut ini secara otomatis dapat menghentikan pendapatan utama negara dan memaksa penutupan sumur minyak.

Saat ini, KPC memprioritaskan keselamatan para karyawan di atas segalanya sambil tetap berusaha menjaga kebutuhan bahan bakar di dalam negeri agar tidak terjadi krisis energi. Namun, penghentian ekspor ini dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok dunia, terutama untuk bahan bakar pesawat di Eropa dan bahan baku industri di Asia. Dampak ini kemungkinan besar akan segera dirasakan oleh konsumen global jika konflik di jalur laut tersebut terus berlanjut.

Penutupan jalur laut di Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia telah menyebabkan kekacauan besar pada pasar internasional. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga melewati angka 100 dolar AS (Rp1,69 juta) per barel pada awal Maret 2026. Kondisi ini merupakan harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir karena pasar merasa khawatir akan hilangnya pasokan minyak dari negara-negara besar seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, memberikan peringatan keras mengenai potensi kerusakan ekonomi akibat konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

"Ekonomi dunia terancam runtuh. Jika perang berlanjut beberapa minggu lagi, pertumbuhan PDB global akan terganggu dan harga energi melonjak tajam," ujarnya, dilansir The Straits Times.

Kenaikan harga energi ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Singapura, yang mengalami kenaikan tarif listrik dan harga bensin. Karena sebagian besar kebutuhan listrik Singapura bergantung pada gas alam yang melewati Selat Hormuz, gangguan ini mengancam ketahanan energi nasional mereka. Saat ini, banyak pemerintah mulai mempertimbangkan penggunaan cadangan minyak darurat untuk menstabilkan harga di pasar dalam negeri.