Trump Rombak Status PNS AS, Permudah Pemecatan Massal

Kantor Manajemen Personalia (OPM) pada Kamis (17/4), menerbitkan aturan baru yang mengembalikan Schedule F, sebuah kebijakan yang pertama kali diperkenalkan Trump pada akhir masa jabatan pertamanya di 2020, tetapi dibatalkan oleh Presiden Joe Biden pada 2021. Aturan ini mengubah status puluhan ribu pegawai federal dari pegawai karier dengan perlindungan kerja menjadi pegawai at-will yang dapat dipecat kapan saja.

Menurut OPM, sekitar 50 ribu posisi atau 2 persen dari total pegawai federal akan terdampak, terutama mereka yang memiliki peran dalam pembuatan atau advokasi kebijakan.

“Kebijakan ini memungkinkan pemerintahan untuk memastikan pegawai mendukung visi presiden,” kata seorang pejabat Gedung Putih, dikutip dari The Guardian.

Namun, para kritikus menyebutnya sebagai upaya untuk mempolitisasi birokrasi.

Kebijakan Schedule F memungkinkan pemerintahan Trump untuk mengganti pegawai federal dengan mereka yang dianggap lebih loyal. Menurut profesor di Ford School of Public Policy, University of Michigan, Don Moynihan, definisi kebijakan dalam aturan ini sangat luas sehingga hampir semua pegawai federal bisa terdampak.

“Hampir setiap orang di pemerintahan bersinggungan dengan kebijakan, sehingga potensi pemecatan bisa mencakup ratusan ribu orang,” ujarnya, dilansir dari CNBC.

Sebelumnya sebuah laporan menyebut lebih dari 260 ribu pegawai federal telah dipecat, mengundurkan diri, atau ditawari pensiun dini sejak Trump kembali menjabat. Langkah ini, yang didukung oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan di bawah Elon Musk, memicu kekhawatiran akan penurunan kualitas layanan publik, terutama di sektor-sektor kritis seperti kesehatan dan lingkungan.

Kebijakan ini memicu protes dari serikat pekerja dan kelompok pegawai federal. American Federation of Government Employees, salah satu serikat terbesar, telah membentuk jaringan hukum pro bono bernama Rise Up untuk membantu pegawai yang terancam dipecat.

“Kami akan melawan kebijakan yang merusak integritas pegawai federal,” kata seorang juru bicara serikat, dikutip dari The New York Times.

Beberapa organisasi nirlaba dan serikat pekerja pada Selasa (15/4), mengajukan gugatan untuk menghentikan implementasi Schedule F, dengan alasan bahwa kebijakan ini melanggar undang-undang perlindungan pegawai.

Meski demikian, Mahkamah Agung AS baru-baru ini membolehkan pemerintahan Trump melanjutkan pemecatan pegawai percobaan, memberikan angin segar bagi kebijakan ini, meskipun tantangan hukum masih berlangsung.