Usul Ekonom Obati Rupiah yang Terus Melemah, Ada Pangkas Belanja Masif

02 Jun 2026, 18:42 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add as Preferred source

Usul Ekonom Obati Rupiah yang Terus Melemah, Ada Pangkas Belanja Masif

ilustrasi rupiah melemah (IDN TImes/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Gini Kak

Wijayanto Samirin menilai pelemahan rupiah perlu dikendalikan lewat kombinasi kebijakan moneter jangka pendek dan pembenahan fundamental ekonomi, termasuk pengendalian likuiditas serta koordinasi fiskal yang lebih sinkron.
Ia mengusulkan penyesuaian belanja negara, menjaga subsidi energi agar daya beli masyarakat tetap kuat, serta memperkuat pengelolaan utang dan antisipasi defisit di pemerintah daerah.
Wijayanto mendorong reformasi sistem subsidi berbasis penerima manfaat dengan pemutakhiran data dan pengawasan digital, guna meningkatkan efisiensi serta menekan potensi tumpang tindih program bantuan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Rupiah sekarang lemah dan nilainya turun. Pak Wijayanto, orang pintar ekonomi, bilang Bank Indonesia sudah kerja bagus tapi masih kurang kuat. Dia mau pemerintah atur uang lebih baik, tunda belanja yang bisa nanti saja, dan jaga bantuan supaya orang tidak susah. Dia juga ingin aturan investasi diperbaiki biar uang dari luar negeri datang lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom dan dosen Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pelemahan rupiah merupakan gejala yang perlu dikendalikan melalui kombinasi kebijakan moneter jangka pendek dan pembenahan faktor fundamental ekonomi.

Menurut dia, langkah yang dilakukan Bank Indonesia (BI) saat ini sudah berada di jalur yang tepat, mulai dari operasi pasar melalui jual beli rupiah, penyerapan likuiditas lewat instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), hingga kenaikan suku bunga acuan.

Namun, dia menilai efektivitas kebijakan tersebut berkurang karena adanya penambahan likuiditas dari sisi fiskal. Salah satunya melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara.

Wijayanto juga menilai kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dilakukan terlambat. Menurut dia, dampak kenaikan suku bunga terhadap penguatan rupiah juga terbatas karena muncul sentimen negatif.

"Dampak dari kenaikan Bl rate terhadap nilai tukar rupiah minim, karena: (1) pada saat bersamaan pemerintah mengumumkan dibentuknya Badan Ekspor yang mendapat sentiment negatif, (2) selama ini pelaku pasar sudah bermain di SRBI dengan bunga 6,8 persen, sehingga BI Rate kurang nendang," katanya dikutip Selasa (2/6/2026).

Selain itu, dia menilai rencana penerapan Bond Stabilization Fund (BSF) senilai Rp2 triliun per hari untuk menjaga stabilitas harga Surat Berharga Negara (SBN) tidak akan berjalan efektif, terutama karena nilai intervensinya diumumkan secara terbuka.

1. Mengobati penyebab pelemahan rupiah

ilustrasi rupiah melemah (IDN TImes/Aditya Pratama)

Wijayanto menilai, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab pelemahan rupiah, yakni isu keberlanjutan fiskal, memburuknya struktur neraca pembayaran atau balance of payment, serta masalah kepercayaan pasar dan komunikasi pemerintah.

Dalam aspek fiskal, dia mengusulkan penyesuaian belanja negara dengan menunda sejumlah program yang dinilai bisa ditangguhkan. Di saat yang sama, subsidi energi dinilai tetap perlu dijaga agar daya beli masyarakat tidak tertekan dan menghindari potensi gejolak sosial. Selain itu, dia juga mendorong reformasi sistem subsidi

"Memangkas belanja masif yang bisa ditunda, termasuk: MBG, KDMP, Belanja alutsista; 2. Memastikan subsidi energi tetap diberikan secara optimal untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak muncul gejolak sosial," uajrnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi terhadap potensi defisit fiskal di 80 persen pemerintah daerah, serta memperkuat pengelolaan utang agar tidak terlalu bergantung pada penerbitan utang luar negeri melalui global bond.

2. Dorong perbaikan neraca pembayaran dan iklim investasi

Ilustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam upaya memperbaiki balance of payment, Wijayanto mendorong pemerintah mengevaluasi regulasi yang dinilai dapat memengaruhi minat investasi.

Dia juga menyoroti perlunya perbaikan iklim usaha agar investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) kembali meningkat, serta mendorong perbaikan tata kelola pasar modal untuk meningkatkan arus masuk investasi portofolio.

"Kebijakan DHE yang rasional. Saat ini kebijakan DHE dengan mewajibkan 100 persen DHE diparkir di bank Himbara selama 1 tahun sangat memberatkan eksportir. Ini juga mengganggu trust pasar sehingga men-trigger capital outflow. Pasar mempertanyakan konsistensi kita dengan prinsip-prinsip rezim devisa bebas," paparnya.

Di sisi lain, Wijayanto menilai komunikasi pemerintah perlu diperbaiki, termasuk dalam pemilihan diksi oleh pejabat publik serta penyusunan strategi komunikasi yang dinilai perlu lebih adaptif.

3. Usulan reformasi sistem subsidi

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Wijayanto juga menyoroti skema subsidi dan perlindungan sosial yang saat ini tersebar di berbagai program dengan nilai sekitar Rp900 triliun per tahun. Menurut dia, pola subsidi yang masih berbasis barang dan tersebar di berbagai sektor membuat biaya operasional tinggi, serta membuka potensi tumpang tindih tata kelola.

Sebagai alternatif, dia mengusulkan subsidi diarahkan berbasis penerima manfaat melalui transfer dana atau poin ke rekening bank maupun dompet digital, yang hanya dapat digunakan untuk membeli barang bersubsidi.

"Perlu dilakukan pemutakhiran data penerima subsidi dan bantuan sosial, yang diupdate secara regular. Pengawasan dan monitoring dilakukan dengan teknologi Al, untuk mendorong tata kelola yang baik," kata dia.