Wacana Pelarangan Minyak Curah, Bagaimana Nasib Tukang Gorengan?

Alasan Kemendag melarang minyak curah demi meningkatkan mutu dan keamanan pangan serta menggantinya dengan minyak goreng kemasan dipertanyakan oleh Gapmmi. Kebijakan itu dinilai memberatkan produsen hulu minyak goreng.

“Lebih baik ditekankan dipengawasannya. Jadi aturan yang sudah ada ditekankan di pengawasannnya aja. Jadi jangan buat aturan baru yang membuat bingung pelaku usaha,” ujar Doni.

Doni menambahkan sejauh ini belum ada kajian terkait keamanan dan jaminan halal seperti yang diminta Kemendag. “Tapi ada keluhan kalau minyak goreng ini tidak patuh 100 persen, tidak seluruh minyak goreng melakukan fortifikasi vitamin A. Ya oke, di data aja mana yang belum, ditegur kan bisa begitu,” imbuhnya.

Gapmmi meminta pelarangan minyak curah ditunda. Pasalnya, tidak semua konsumen dapat beralih begitu saja ke minyak goreng kemasan.

“Terus apakah sekarang kemasan sudah bisa affordable buat mereka apa enggak? Belum tentu,” katanya.

Pemerintah juga berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah dalam kemasan menjadi Rp 11.000 per liter mulai tahun depan. Doni lalu mempertanyakan nasib tukang gorengan yang mungkin keberatan jika nantinya ditambah pelarangan minyak curah.

“Pelaku usaha yang menengah ke bawah ini jangan terlalu dibingungkan dengan kebijakan seperti itu. Tukang gorengan bingung ‘Saya gak dapat sumber lagi untuk minyak goreng saya’. Karena memang harus itu jangan disangka minyak goreng curah dibikin kemasan kecil dari si pelaku usahanya menjadi lebih gampang, gak loh,” ujarnya.