Jakarta, IDN Times - Pemerintah Yunani resmi memberlakukan kebijakan pemotongan harga bahan pokok secara nasional pada Senin (31/8/2026). Langkah strategis ini ditetapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah himpitan krisis biaya hidup.
Inisiatif tersebut menjadi instrumen utama otoritas setempat guna meredam laju inflasi domestik. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjamin stabilitas perekonomian rumah tangga di negara tersebut.
Kebijakan ini memangkas harga lebih dari 1.700 komoditas kebutuhan harian serta perlengkapan sekolah, dengan rata-rata penurunan mencapai 9,5 persen. Program ini terealisasi berkat kolaborasi antara kementerian terkait, otoritas perlindungan konsumen, pemasok barang, dan jaringan ritel raksasa di seluruh Yunani.
Seluruh produk yang masuk dalam skema diskon ditandai dengan label khusus di rak swalayan agar mudah dikenali. Masyarakat juga dapat mengecek daftar lengkap barang bersubsidi tersebut secara digital melalui platform resmi pemerintah.
"Inisiatif intervensi harga pasar ini dirancang guna meringankan beban finansial rumah tangga yang berhadapan langsung dengan tingginya biaya hidup," ujar Menteri Pembangunan Yunani, Takis Theodorikakos.
Penurunan harga barang pokok ini hadir sebagai pelengkap program subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah berjalan selama dua bulan terakhir. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan potongan harga bensin sebesar 10 sen per liter dan diesel 5 sen per liter bagi masyarakat.
Intervensi ganda tersebut diambil guna mempercepat pemulihan ekonomi warga yang dinilai masih merasakan dampak krisis utang sejak 2008. Upaya ini sangat mendesak dilakukan mengingat pertumbuhan upah pekerja Yunani masih tergolong lamban jika dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.
"Kebijakan ini bukan solusi tunggal untuk menuntaskan semua beban anggaran keluarga, tetapi dipastikan mampu memberikan bantuan ekonomi yang konkret," kata Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis.
Otoritas Yunani memastikan skema diskon kebutuhan harian ini akan berlaku penuh hingga penghujung 2026. Kepastian durasi program tersebut memberikan jaring pengaman sosial bagi keluarga, sekaligus menjadi langkah populis menjelang pemilihan umum legislatif pada 2027 mendatang.
Untuk mengawal kelancaran program, pengawasan pasar terus diperketat guna mencegah praktik manipulasi harga oleh oknum pedagang. Langkah tegas ini juga merespons dinamika ketidakpastian geopolitik global yang kerap mendistorsi harga energi di pasar internasional.
"Kami terus melindungi warga melalui tindakan nyata di tengah lonjakan inflasi yang dipicu oleh ketidakpastian akibat dua perang di wilayah sekitar," tutur Takis Theodorikakos, dikutip dari The National Herald.