5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan yang Bercerai

Hal pertama yang perlu dilakukan pasca bercerai dengan pasangan adalah mencari tahu jumlah aset-aset yang dimiliki.

Menurut Pasal 35 UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Jelas sekali bahwa ketika salah satu pasangan hendak menjual aset yang mereka dapat semenjak perkawinan, maka ia wajib meminta izin dari pasangannya.

Harta bersama itulah yang seringkali disebut harta gono-gini. Dalam banyak kasus, harta tersebut kerap kali menjadi potensi masalah yang paling utama muncul ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perjanjian pisah harta.

Namun, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa ada sebagian harta yang bukan termasuk dalam golongan harta bersama, yaitu harta bawaan yang sudah dimiliki masing-masing pasangan (suami atau istri) sebelum menikah, dan harta perolehan atau harta milik suami maupun istri setelah menikah dan didapatkan dari hibat, wasiat, atau warisan.

“Ketika terjadi perceraian, dua harta tadi tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Di luar kategori harta itu, maka termasuk harta gono-gini yang wajib dibagi ketika terjadi perceraian,” kata Aulia.

Oleh karenanya, ia menyarankan untuk membuat daftar mengenai aset-aset yang dimiliki lewat sebuah neraca keuangan.

“Simpan baik-baik bukti akan kepemilikan aset tersebut,” ucapnya.

Ketika seorang yang sudah menikah hendak mengajukan utang ke lembaga keuangan, maka lembaga keuangan tentu akan meminta persetujuan terlebih dulu ke pasangan. Namun jika pihak bersangkutan itu memiliki perjanjian pisah harta, maka dia hanya perlu menyertakan salinan dari perjanjian itu ke lembaga keuangan.

Utang tentu bisa menjadi masalah besar dalam pernikahan, terutama bila pasutri mengajukan utang untuk membeli aset. Anggap saja, mereka mengajukan KPR dan selama proses cicilan, mereka patungan untuk membayarnya.

Sangat dianjurkan bila utang-utang tersebut diselesaikan dengan harta bersama yang ada, sebelum harta bersama dibagikan.

“Mereka bisa saja melunasi rumah tersebut dengan harta bersama lalu menjualnya, lalu sisa keuntungan dari penjualan itu akan dibagi,” jelasnya.

Bila telah dikaruniai momongan dari mantan pasangan, ingatlah bahwa perceraian tidak akan mengubah status legal seorang anak. Artinya, anak akan tetap menjadi ahli waris sah.

Itulah sebabnya, wajib bagi orang tua untuk memiliki asuransi jiwa.  Asuransi jiwa akan menjadi perlindungan terbaik terhadap risiko finansial yang muncul di saat si pencari nafkah kehilangan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan.

“Uang pertanggungan dari asuransi jiwa bisa dimanfaatkan anak Anda untuk membiayai hidupnya, atau membayar segala proses balik nama aset yang Anda wariskan di kemudian hari,” kata Aulia.

Bagi pasangan yang dulu menerapkan sistem joint income dalam keluarga, perceraian akan berdampak pada kondisi keuangan masing-masing.

Oleh karenanya penting untuk mengatur baik-baik pengeluaran dengan menyusun laporan arus kas pribadi. Pastikan pengeluaran tak melebihi pemasukan, sediakan dana darurat, dan proteksi.

“Memanfaatkan fitur cek keuangan dari Lifepal untuk menentukan cara terbaik menyelesaikan dan mengelola keuangan setelah bercerai,” ujarnya.

Adapun tujuan finansial orang tua selain menyediakan dana pensiun adalah melihat sang anak mendapatkan akses pendidikan yang baik dan sukses di kemudian hari.

Kehadiran anak dalam keluarga menjadi tanggung jawab pasutri meskipun keduanya memutuskan untuk bercerai.

Meski telah diatur oleh undang-undang bahwa kewajiban terkait tunjangan anak di mana seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab lebih besar, dalam kenyataannya tuntutan yang sama besar ini harus ditanggung pihak istri.

Dengan kondisi tersebut, maka harus menjadi hal penting bagi pasangan yang akan bercerai membuat perjanjian yang fungsinya mempertegas kewajiban mantan pasangan dalam menanggung tunjangan anak.

“Sehingga, kewajiban terkait tunjangan anak ini tidak menggugurkan kewajiban sang ayah maupun ibu. Bahkan, ketika perjanjian itu mengatakan bahwa tanggung jawabnya dibagi berdua, harus dirinci apa saja yang menjadi alokasi kewajiban sang ayah dan ibu,” jelasnya.