Jakarta, IDN Times - Badan penetapan upah independen Australia, Fair Work Commission (FWC) menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 4,75 persen. Kebijakan yang menyasar jutaan pekerja ini akan berlaku efektif pada 1 Juli 2026.
Keputusan ini diambil di tengah tingginya beban biaya hidup dan angka inflasi. Kenaikan upah tersebut langsung memicu beragam tanggapan dari pemerintah, pelaku usaha, hingga pengamat ekonomi.
Kenaikan upah 4,75 persen ini berlaku untuk pekerja yang menerima bayaran berdasarkan standar modern award. Upah minimum nasional Australia kini naik menjadi 1.004,90 dolar Australia (Rp12,8 juta) per minggu.
Angka tersebut setara dengan 26,44 dolar Australia (Rp336,9 ribu) per jam untuk waktu kerja penuh selama 38 jam sepekan. Ketua FWC, Adam Hatcher, menyebut penyesuaian ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan pekerja dengan gaji paling rendah.
FWC mencatat kebijakan ini akan berdampak pada hampir 2,8 juta orang, atau sekitar 21,1 persen dari total tenaga kerja di Australia. Seorang pekerja pendamping disabilitas, Lika Taufa, menyambut baik aturan baru ini di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
"Kenaikan upah ini tentu akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja di bidang ini," kata Taufa, dilansir ABC News.
Proses penetapan upah tahun ini diakui lebih rumit akibat kondisi ekonomi global yang cepat berubah. Situasi keamanan di Timur Tengah dinilai ikut memicu kenaikan harga bahan bakar yang dampaknya terasa hingga ke Australia.
Selain itu, FWC menyadari bahwa pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 2021.
"Sebenarnya butuh kenaikan upah di atas 5 persen untuk menutupi selisih pendapatan para pekerja," kata Adam Hatcher, dilansir The Guardian.
Meski demikian, FWC memutuskan untuk tidak mengabulkan seluruh tuntutan kenaikan upah dari pihak serikat pekerja. Menaikkan upah secara penuh dinilai bukan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Di sisi lain, serikat pekerja tetap mengapresiasi keputusan tersebut. Sekretaris Dewan Serikat Pekerja Australia (ACTU), Sally McManus, menganggap kenaikan upah ini sudah cukup memberikan kelonggaran finansial bagi para pekerja.
"Serikat pekerja Australia sudah berusaha keras, dan kami mendukung keputusan FWC untuk menaikkan upah bagi sekitar 3 juta pekerja berpenghasilan rendah," ujar Sally.
Pemerintah Australia mendukung penuh kenaikan upah pekerja. Bendahara Negara Australia, Jim Chalmers, menilai kebijakan ini selaras dengan upaya pemerintah menekan beban biaya hidup masyarakat.
"Kami menganggap upah yang layak sebagai jalan keluar, bukan sebagai sumber masalah baru," kata Chalmers.
Sebaliknya, kalangan pelaku usaha merespons kebijakan ini dengan lebih berhati-hati. Kenaikan upah dinilai berpotensi menambah beban operasional bagi perusahaan.
"Bagi perusahaan yang sudah kesulitan menghadapi tingginya suku bunga, inflasi, dan harga bahan bakar, keputusan ini tentu akan menambah beban biaya," kata Kepala Kebijakan dan Advokasi ACCI, David Alexander.
Pemilik sebuah kafe, Jack Eltabar, sepakat bahwa pekerja berhak mendapat kenaikan gaji. Namun, ia menyebut pengusaha kecil akan kesulitan jika harus terus menanggung biaya tambahan.
"Dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan ada kenaikan harga jual barang ke tingkat konsumen karena pengusaha tidak sanggup lagi menanggung beban produksi," ungkap Jack.
Sementara itu, para pengamat ekonomi mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini terhadap inflasi harus terus dipantau.
"Kenaikan upah ini akan membuat harga jasa ikut naik, karena perusahaan pasti akan membebankan tambahan biaya tenaga kerja dan produksi ini kepada pihak konsumen," tutur ekonom AMP, My Bui.