Belajar dari PDNS, Jokowi Minta OJK dan BI Perketat Keamanan Transaksi
- Presiden Jokowi menekankan pentingnya keamanan data dalam proses transformasi digital, termasuk kepada OJK dan BI.
- Jokowi menegaskan pentingnya cadangan data yang berlapis untuk memastikan keamanan data dalam bertransaksi.
- Pengalaman dari insiden PDNS harus dijadikan pelajaran untuk memperbaiki sistem keamanan data di masa depan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menekankan pentingnya keamanan data dalam proses transformasi digital. Dia mengingatkan hal tersebut termasuk kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Jokowi menekankan keamanan data harus diprioritaskan dan harus ada cadangan (backup) data yang berlapis untuk memastikan keamanan data.
“Ya, keamanan data itu sangat penting, jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki backup data yang berlapis, saya minta berlapis backup datanya,” kata Jokowi kepada jurnalis usai menghadiri Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamia (1/8/2024).
1. Keamanan masyarakat bertransaksi harus terjamin
Dia menekankan keamanan dalam bertransaksi adalah hal yang sangat penting bagi para pengguna dan rakyat. Dia menekankan dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, pengguna dapat merasa aman dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.
“Sehingga pengguna, rakyat itu bisa aman dalam bertransaksi, penting itu,” ujar Jokowi.
2. Jokowi minta pengalaman yang lalu dijadikan pelajaran
Menurutnya, pengalaman yang didapat dari insiden sebelumnya, kemungkinan merujuk pada kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), harus dijadikan pelajaran yang berharga dan bermanfaat untuk masa depan.
Jokowi menekankan pentingnya mengambil hikmah dari kejadian tersebut untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan data di waktu yang akan datang.
“Saya kira pengalaman kita kemarin itu harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya,” tambahnya.
3. Pusat data nasional belum lama ini diserang ransomware
Seperti diketahui, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Surabaya mengalami serangan ransomware pada 17 Juni 2024. Serangan itu berdampak pada 282 layanan digital pemerintah, menyebabkan banyak layanan publik lumpuh, termasuk imigrasi dan paspor.
Hingga 26 Juni 2024, sekitar 44 instansi berhasil memulihkan data mereka, sementara 238 lainnya masih dalam proses pemulihan. Sebagian layanan digital sudah mulai pulih dengan memindahkan data ke server yang lebih aman seperti Amazon Web Services (AWS).
Pemerintah dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sudah melakukan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana ransomware tersebut bisa masuk ke sistem PDNS. Mereka juga berusaha meningkatkan keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan.
