Bumiputera Pangkas Klaim Nasabah, DPR Minta Penjelasan OJK

Puteri mengatakan, RPK tersebut akan jadi poin pembahasan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan OJK nantinya.

"Agenda ini pasti akan menjadi salah satu poin permasalahan yang akan dibahas pada rapat kerja dengan OJK pada masa sidang yang akan datang. Termasuk yang berkaitan dengan strategi penyehatan lewat penjualan produk dan PNM dalam RPK ini," ujar Puteri.

Puteri juga meminta OJK memperhatikan pandangan para nasabah AJB Bumiputera yang menolak PNM dalam RPK tersebut. Sebab, para nasabah telah melalui penantian panjang demi bisa mendapatkan haknya.

"Karena hal tersebut menyangkut pemenuhan hak pemegang polis yang selama ini telah tertunda dan harus diprioritaskan penyelesaiannya. Untuk itu, kami mendesak OJK untuk mengevaluasi dan memonitor implementasi RPK ini, terutama dengan memperhatikan gejolak penolakan dari pemegang polis," kata Puteri.

Sebelumnya, ikatan nasabah AJB Bumiputera yang tergabung dalam Tim Biru, menolak rencana pembayaran klaim dengan pengurangan nilai manfaat.

Koordinator Tim Biru, Fien Mangiri, mengatakan para nasabah tak terima rencana itu. Sebab, klaim yang akan diterima akan dikenakan potongan hingga 50 persen dari yang seharusnya diperoleh.

"Jadi sebenarnya mereka juga sedih. Karena intinya mereka itu sudah bertahun-tahun, tiga sampai empat tahun lalu mereka menanti uang klaim dicairkan. Tetapi kok hasilnya harus dipotong sebanyak 50 persen. Itu yang membuat mereka gak terima," kata Fien kepada IDN Times, Senin (20/2).

Fien mengatakan, Tim Biru terdiri atas sekitar 600 pemegang polis AJB Bumiputera. Banyak di antara para pemegang polis seharusnya memperoleh klaim ratusan juta. Jika pembayaran hanya dilakukan 50 persen, maka sangat besar nominal uang yang dipangkas, padahal itu adalah hak pemegang polis.

"Ada yang Rp250 juta, ada yang Rp100 juta, ada yang kecil juga, Rp10 juta. Bervariasi," ujar Fien.