DPR Minta Pemerintah Beri Keringanan Kredit untuk Korban Bencana
- Soroti tekanan ekonomi berkepanjangan di tingkat rumah tanggaMenurut Azis, tanpa intervensi pemerintah pusat yang tepat waktu, bencana dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi berkepanjangan di tingkat rumah tangga.
- Peran Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan nasionalAzis menilai, peran Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan nasional menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
- Pemulihan finansial perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi fisikLebih lanjut, kata Azis, kebijakan ini juga menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastr
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI, Azis Subekti, mengusulkan agar pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memberikan keringanan kredit nasabah kepada korban bencana di Sumatra.
Azis menjelaskan, data menunjukkan sekitar 237 ribu nasabah perbankan di Sumatra terdampak langsung oleh bencana alam dan membutuhkan restrukturisasi kredit.
"Angka ini merefleksikan kondisi riil di lapangan: petani yang gagal panen, pedagang kecil yang kehilangan tempat usaha, nelayan yang tak lagi melaut, serta keluarga yang penghasilannya terhenti mendadak. Dalam konteks ini, potensi gagal bayar bukan persoalan kedisiplinan finansial, melainkan konsekuensi dari gangguan serius terhadap sumber penghidupan," kata dia dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
1. Soroti tekanan ekonomi berkepanjangan di tingkat rumah tangga
Menurut Azis, tanpa intervensi pemerintah pusat yang tepat waktu, bencana dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi berkepanjangan di tingkat rumah tangga.
"Karena itu restrukturisasi kredit perlu ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi. Kebijakan ini bukan bentuk perlakuan khusus, melainkan langkah penyangga agar korban bencana tidak terdorong masuk ke kemiskinan yang lebih dalam," tutur dia.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan nasional
Azis menilai, peran Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan nasional menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Skema keringanan kredit perlu direalisasikan secara cepat, konsisten, dan mudah diakses. Penundaan pembayaran, perpanjangan tenor, penyesuaian suku bunga, serta perlakuan kualitas kredit yang tetap sehat harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
"Prosedur yang terlalu kompleks dan lambannya pelaksanaan justru berpotensi mengurangi tujuan perlindungan kebijakan itu sendiri," ucapnya.
3. Pemulihan finansial perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi fisik
Lebih lanjut, kata Azis, kebijakan ini juga menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur fisik. Beban utang yang terus berjalan dan ketidakpastian ekonomi harian merupakan persoalan nyata yang memengaruhi daya tahan keluarga korban. Oleh sebab itu, pemulihan finansial perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi fisik agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk kembali produktif.
"Pada akhirnya, sistem keuangan nasional dituntut mampu beradaptasi dalam situasi darurat. Kelenturan kebijakan bukanlah pengabaian prinsip kehati-hatian, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Dalam bencana, masyarakat tidak menuntut keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kebijakan bekerja, negara hadir, dan pemulihan ekonomi dijalankan secara adil serta tepat waktu," imbuh dia.
