Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus memantau kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Kedua badan usaha milik negara tersebut ditugaskan untuk menjaga ketersediaan energi dan listrik kepada masyarakat.
Untuk memastikan Pertamina dan PLN dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pemerintah berupaya menjaga kesehatan keuangan kedua perusahaan pelat merah itu.
Pertamina dan PLN menyediakan barang atau jasa berupa administered price. Sederhananya, harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik mereka jual dengan harga yang telah diatur pemerintah.
Ketika Pertamina maupun PLN menjual barang dan jasanya di bawah harga keekonomian maka dapat berdampak terhadap menurunnya kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah.
"Jadi Pertamina dan PLN karena mereka memang melakukan penugasan dari pemerintah untuk harga-harga yang administered price, ini tetap kita jaga kondisi keuangannya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk tetap sehat," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar, Jumat (13/5/2022).
Dalam konteks ini, kata Febrio, baik Pertamina maupun PLN sama-sama membutuhkan pendanaan yang cukup guna mengeksuksi penugasan pemerintah dalam menyediakan energi kepada masyarakat dengan baik.
"Untuk bisa melakukan aktivitasnya, melakukan penugasan yang diberikan oleh pemerintah menyediakan bahan bakar dan juga menyediakan listrik sesuai dengan penugasan, mereka memang membutuhkan cash. Jadi memang pemerintah tahu untuk bisa melakukan penugasan itu mereka perlu disiapkan cash yang cukup" jelasnya.
Pemerintah menyadari bahwa Pertamina dan PLN pastinya harus tetap sehat. Tapi, di saat yang sama pemerintah punya mandat untuk menjaga daya beli masyarakat, dalam hal ini kemampuan untuk membeli bahan bakar dan membayar pemakaian listrik.
"Kita pastikan bahwa institusi yang kita tugaskan melakukan itu memang harus tetap sehat," tambah Febrio.