Menteri PU Dody Hanggodo menemukan sekitar 6.000 ASN terindikasi melakukan transaksi terkait judi online berdasarkan data PPATK, menjadi alasan utama mutasi pegawai di kementeriannya.
Sekitar 4.000 ASN Kementerian PU juga diketahui bermasalah dalam sistem absensi elektronik, menunjukkan lemahnya kedisiplinan dan pengawasan internal.
Dody mengungkap pelanggaran absensi sulit ditindak karena adanya budaya saling melindungi antarpegawai, sehingga penegakan disiplin belum berjalan efektif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan ribuan pegawai yang terindikasi terkait judi online (judol) dan bermasalah dalam absensi elektronik. Itu menjadi salah satu alasan di balik mutasi sejumlah ASN di lingkungan Kementerian PU.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judol. Selain itu, sekitar 4.000 pegawai juga ditemukan bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

1. Sekitar 15 persen pegawai terindikasi terkait judi online

ilustrasi judi online (unsplash.com/Niek Doup)

Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Dengan jumlah tersebut, sekitar 15 persen pegawai terindikasi memiliki transaksi yang berkaitan dengan judi online berdasarkan data PPATK.

Meski demikian, Dody belum memaparkan nilai transaksi, periode pemantauan, maupun perkembangan pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Dia juga belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, data PPATK belum dapat dimaknai seluruh pegawai yang masuk dalam daftar telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan identitas pemilik rekening, pola transaksi, dan keterkaitannya dengan aktivitas judi online.

2. Sekitar 4.000 pegawai bermasalah dalam absensi

ilustrasi presensi dan absensi (pexels.com/Pixabay)

Selain dugaan transaksi judi online, Dody juga menemukan persoalan dalam sistem absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai atau hampir satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.

“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody.

3. Pelanggaran sulit ditindak karena saling melindungi

Menteri PU Dody Hanggodo, Jumat (16/1/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dody mengatakan praktik manipulasi absensi baru terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki. Sebelumnya, pelanggaran sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan maupun kedekatan antarkelompok atau angkatan pegawai.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan efektif. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kerap saling melindungi sehingga penindakan tidak berlanjut.

Namun, Dody belum menjelaskan modus manipulasi absensi yang ditemukan. Dia juga belum memerinci apakah pelanggaran tersebut terjadi pada waktu yang sama atau merupakan akumulasi temuan dalam kurun waktu tertentu.