Utang luar negeri pemerintah naik 3,7 persen menjadi Rp3.933,13 triliun per Mei 2026, namun dinilai masih aman bagi kondisi fiskal dan APBN.
Mayoritas utang berdenominasi rupiah dengan tenor jangka panjang, sehingga risiko pembiayaan dan jatuh tempo tetap dapat dikelola secara terkendali.
Suku bunga global tinggi dan pelemahan rupiah bisa menaikkan biaya utang, membuat ruang fiskal pemerintah berpotensi menyempit jika kondisi berlangsung lama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom menilai utang luar negeri pemerintah (ULN) pemerintah yang naik 3,7 persen per Mei 2026 (year on year) menjadi Rp3.933,13 triliun belum berada pada level yang membahayakan bagi kondisi fiskal maupun maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, pemerintah tetap perlu mewaspadai potensi kenaikan biaya utang di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

1. Ada risiko kenaikan nilai pokok dan pembayaran bunga utang denominasi valas

ilustrasi utang (unsplash.com/rc.xyz NFT gallery)

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, menilai kenaikan utang luar negeri pemerintah masih dalam batas yang relatif aman karena risiko pembiayaannya tetap terkelola.

"Menurut kami kondisi saat ini belum dapat dikategorikan membahayakan ataupun menjadi beban yang berlebihan bagi APBN," ujar Irman kepada IDN Times, Kamis (16/7/2026).

Namun ada risiko kenaikan nilai pokok dan pembayaran bunga utang berdenominasi valuta asing meningkat ketika dikonversi ke rupiah yang dalam beberapa waktu melemah. Meski demikian, risiko tersebut masih terkendali lantaran mayoritas utang pemerintah masih berdenominasi rupiah.

Apabila mengacu data Bloomberg, rupiah tadi pagi dibuka pada level Rp18.069 per dolar AS, namun pergerakan rupiah hingga siang ini tercatat mulai menguat tipis ke level Rp18.001 per dolar AS.

2. Mayoritas tenor utang pemerintah jangka panjang

Ilustrasi hutang konsumtif (freepik.com/rawpixel.com)

Selain itu, tenor utang pemerintah juga relatif panjang sehingga risiko jatuh tempo dapat dikelola dengan baik. Pemerintah juga dinilai aktif mengelola portofolio utang untuk mengendalikan risiko pembiayaan.

Faiz menambahkan, kenaikan utang luar negeri pemerintah tidak serta-merta mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan APBN. Menurutnya, peningkatan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang.

"Sebagian merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, memperluas basis investor, serta mengoptimalkan struktur dan profil jatuh tempo utang agar risiko pembiayaan tetap terjaga," jelasnya.

3. Dampak kenaikan ULN terhadap stabilitas fiskal bergantung pada durasi pelemahan rupiah

Ilustrasi dolar AS (freepik.com/jcomp)

Meski demikian, Irman mengingatkan perhatian utama sebaiknya tidak hanya tertuju pada besarnya stok utang, tetapi juga biaya pendanaan (cost of funding). Menurutnya, suku bunga global yang masih tinggi dan pelemahan rupiah berpotensi membuat pemerintah menerbitkan utang baru dengan biaya yang lebih mahal.

Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam periode yang panjang, belanja bunga utang pemerintah berisiko meningkat sehingga ruang fiskal untuk membiayai program-program produktif menjadi lebih sempit.

"Karena itu, kami memandang dampak kenaikan ULN terhadap stabilitas fiskal akan sangat bergantung pada durasi pelemahan rupiah, arah suku bunga global, kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, serta efektivitas penggunaan utang untuk kegiatan yang produktif," kata Faiz.

Ia menilai selama faktor-faktor tersebut tetap terjaga, posisi ULN pemerintah masih berada pada level yang relatif aman. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi kenaikan biaya utang agar tidak mengurangi fleksibilitas APBN dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung beberapa sektor, yaitu:

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah
Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6 persen
Sektor Jasa Pendidikan sebesar 16,2 persen
Sektor Konstruksi sebesar 11,5 persen
Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen.