Anggota DPR Mufti Anam mempertanyakan isu pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena belum ada penjelasan resmi dari pemerintah.
Mufti menyoroti harga kipas angin yang dinilai janggal dan meminta transparansi penuh melalui dashboard publik agar masyarakat bisa memantau seluruh proses pengadaan KDKMP.
Menkop Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pengadaan kipas angin bukan dilakukan oleh Kemenkop serta menyebut pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi manajemen koperasi yang dapat diakses publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mufti mengatakan, dirinya telah berupaya mencari informasi kepada pemerintah maupun pihak terkait, tetapi belum memperoleh penjelasan mengenai isu tersebut. Oleh karena itu, dia pun meminta Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan apakah pengadaan tersebut benar ada atau tidak.

"Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun itu betul tidak, Pak?" katanya dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menkop, Rabu (15/7/2026).

1. Harga kipas angin dinilai janggal

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam hitung anggaran Koperasi Merah Putih tembus Rp240 T. (IDN Times/Youtube TV Parlemen)

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam hitung anggaran Koperasi Merah Putih tembus Rp240 T. (Youtube TV Parlemen)

Mufti mengaku telah membandingkan harga kipas angin yang dijual di e-commerce dan menemukan produk merek Cosmos dibanderol sekitar Rp338 ribu di toko resmi, bahkan sekitar Rp300 ribuan di sejumlah marketplace.

Menurut dia, jika pemerintah benar membeli hingga 1,8 juta unit, harga yang diperoleh semestinya lebih rendah dibandingkan harga eceran. Dia pun meminta penjelasan mengenai rincian kipas angin tersebut apabila pengadaannya benar dilakukan.

"Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa, spesifikasinya apa, dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri?" tanya dia.

2. Minta pengadaan KDKMP bisa dipantau publik

Ilustrasi koperasi merah putih (dok. IDN Times)

Selain mempertanyakan isu pengadaan kipas angin, Mufti juga meminta seluruh proses pengadaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan secara terbuka.

Dia mengusulkan, pemerintah membuat dashboard yang dapat diakses masyarakat untuk menampilkan informasi mengenai jenis barang yang diadakan, tujuan pengadaan, harga, hingga merek barang.

"Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap satu rupiah pun yang dikucurkan untuk KDKMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita," kata dia.

3. Menkop sebut pengadaan bukan di Kemenkop

Seorang pejabat berbicara di depan umum saat kunjungan kerja di Kupang, didampingi beberapa orang dengan latar gedung koperasi.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono kunker di Kupang. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Menanggapi hal itu, Menkop Ferry Juliantono mengatakan, dirinya tidak mengetahui detail isu pengadaan kipas angin karena proses pengadaannya bukan berada di Kementerian Koperasi (Kemenkop).

"Soal kipas angin ini saya gak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya, angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF, itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Jadi, apa namanya? Tapi itu saya gak tahu persis itu," ujar dia.

Terkait usulan dashboard, pemerintah memang menyiapkan sistem informasi manajemen koperasi yang akan menampilkan seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program. Dashboard tersebut nantinya dapat diakses oleh masyarakat.

"Nah, mengenai dashboard-nya, Pak, memang di situlah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa ini, karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya," kata Ferry.