Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) semakin banyak, bersamaan dengan itu banyak masyarakat yang juga memanfaatkan jenis peminjaman melalui teknologi digital tersebut.
Mengingat ramainya minat masyarakat terhadap fintech, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menjadi korban dari fintech ilegal maupun resmi tersebut.
Tobing mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terbuai dengan mudah dan ringannya bunga yang ditawarkan fintech ilegal, karena itu bisa saja hanya sebuah jebakan.
"Kami juga sangat berharap pada masyarakat agar bisa lebih cerdas melakukan pinjaman. Karena fintech peer to peer lending ilegal ini sangat memberikan kemudahan pinjaman kepada mereka, oleh karena itu masyarakat meminjam sesuai kemampuannya sehingga tidak terjadi tunggakan yang berakhir pada penagihan yang tidak beretika," paparnya di Wisma Mulya Dua, Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (12/13).
Secara terpisah, Otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam hal ini meminta agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta segera menyerahkan data aduan dari para korban aplikasi pinjaman daring atau fintech lending.
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, mengatakan bahwa data tersebut penting untuk mencari titik temu terkait permasalah para korban fintech.
"Prinsip kami dari OJK mohon kami dibantu dengan kelengakapan data yang terbaik agar kami dapat menyelesaikan masalah secara baik, " kata Hendrikus di Wisma Mulia Dua, Jakarta, Jumat (14/12).
Kendati demikian, LBH Jakarta beralasan belum bisa memberikan data kepada OJK karena belum meminta izin terhadap korban yang telah melaporkan hal tersebut.
Pihak OJK sendiri meminta data pengaduan 1.330 pengadu yang sudah datang ke e-mail LBH Jakarta. "Kami menegaskan kami belum bisa memberikan data tersebar karena pada formulir pengaduan peminjaman daring terdapat pilihan data korban akan kami rahasiakan. Jadi kalau untuk memberikan data, kami harus izin dulu dengan korbannya," papar pengacara publik LBH Jakarta, Jenny Sirait.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Bersama Indonesia(AFPBI) meminta LBH Jakarta membuka data terkait para korban dan perusahaan yang diadukan oleh para korban tersebut, agar mendapat jalan keluar dari masalah tersebut.
"Kami mewakili anggota fintech lending yang terdaftar untuk klarifikasi siapa dari 25 yang terdaftar ini nama PT-nya, produknya apa, permasalahannya apa, supaya mereka yang mengadu sebagai korban dapat dicari jalan keluarnya dan pemecahan sehingga permasalahan bisa selesai. Saya sudah menunggu dari sejak LBH bicara di media," ungkapnya
Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan terkait aplikasi fintech lending hingga 25 November 2018. Dari jumlah tersebut, LBH Jakarta mencatat 89 platform yang dilaporkan. Ada 25 platform yang terdaftar di OJK dan 64 aplikasi tak terdaftar.