Bank Harus Patuh GCG, Masyarakat Diminta Tak Ikuti Ajakan Rush Money

Ia menjelaskan, sebenarnya telah terdapat ketentuan mengenai pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening nasabah. Karena itu, bank harus memastikan setiap kebijakan yang diambil telah sesuai dengan aturan tersebut.

Menurut Paul, kepatuhan terhadap ketentuan pemblokiran rekening merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sekaligus prinsip kepatuhan (compliance).

"Bank harus memenuhi aturan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan asas kepatuhan (compliance)," jelasnya.

Meski demikian, Paul menilai masyarakat tidak perlu khawatir polemik tersebut akan memicu rush money atau penarikan dana secara massal dari Bank Mandiri. Ia melihat publik saat ini semakin memahami kondisi dan mekanisme industri perbankan.

"Publik sudah semakin pintar. Publik tidak perlu mengikuti ajakan untuk menarik dana dari bank," tegas Paul.

Sementara itu, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, persoalan pemblokiran rekening perlu dilihat secara kasus per kasus. Menurutnya, respons terhadap persoalan tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

"Menurut saya, ajakan rush ke bank agak berlebihan. Perlu melihat case by case," ujar Trioksa kepada IDN Times, Senin (24/8/2026).

Ia menilai, kekecewaan masyarakat terhadap persoalan tersebut dapat dipahami, terutama karena menyangkut kepercayaan terhadap perbankan. Namun, ajakan untuk menarik dana secara massal berpotensi mendorong sebagian masyarakat melakukan penarikan dana tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Terlebih, Bank Mandiri sudah menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Kecewa, isu trust dan ajakan bisa saja membuat ada masyarakat terdorong untuk menarik uang. Namun, kita perlu melihat kepentingan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan," jelasnya.

Trioksa juga menilai, sejauh ini belum terlihat dampak signifikan terhadap kinerja Bank Mandiri akibat persoalan tersebut. Ia mengatakan, fundamental Bank Mandiri masih berada dalam kondisi yang baik. "Untuk sementara ini dampak pada kinerja Bank Mandiri belum terlihat signifikan. Fundamental juga masih baik," katanya.

Ke depan, Trioksa berharap persoalan serupa dapat diperbaiki agar tidak kembali menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penerapan prosedur dan aturan yang berlaku dalam setiap pengambilan kebijakan perbankan.

Laba Bank Mandiri hingga semester I 2026, secara konsolidasi tumbuh 24,4 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp30,4 triliun. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong pertumbuhan kredit sebesar 19,9% (yoy) menjadi Rp1.591,68 triliun. Di sisi bersamaan, total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun Bank Mandiri tercatat Rp1.710,03 triliun pada Juni 2026 atau tumbuh 17,1 persen (yoy).

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, pun menyampaikan permohonan maaf terkait pemblokiran tersebut. Adhika menjelaskan, pemblokiran tersebut merupakan permintaan dari aparat penegak hukum. Ia menyebut Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan, dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan.

“Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum, dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip GCG, kepatuhan, dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan,” dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026).

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut tindakan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi.

“Di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Senin (24/8/2026).

Polisi menyebut rekening berisi sekitar Rp80,9 juta milik Supriyono alias Botok, itu memuat dana pribadi dan donasi untuk kebutuhan peserta aksi. Budi menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penundaan transaksi dalam proses penyelidikan dilakukan selama kurang lebih lima hari kerja.