Regulasi Ketat Hambat Strategi Treasury Kripto di Asia
- India dan Australia ikut perketat aturan Kripto.
- BSE menolak rencana Jetking Infotrain untuk investasi kripto, sementara otoritas pasar Australia membatasi aset perusahaan dalam bentuk uang tunai atau instrumen sejenis.
- Nilai transaksi DAT di Asia turun lebih dari 17 miliar dolar setelah harga Bitcoin anjlok hampir 20 persen. Bursa lebih berhati-hati dalam memberikan izin bagi perusahaan publik.
- Minat perusahaan Asia terhadap Treasury kripto masih tinggi.
Upaya sejumlah perusahaan di Asia untuk menerapkan strategi crypto treasury kini terganjal regulasi yang semakin ketat. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg, Hong Kong Exchanges & Clearing Limited (HKEX) telah menolak sedikitnya lima perusahaan yang ingin beralih ke model bisnis digital-asset treasury (DAT) atau penyimpanan aset digital sebagai bagian dari cadangan perusahaan.
HKEX menegaskan bahwa peraturan bursa melarang perusahaan tercatat memiliki aset likuid dalam jumlah besar. Kebijakan ini bertujuan menjaga agar setiap entitas bisnis tetap “berkelanjutan, sehat, dan memiliki substansi.” Hingga kini, belum ada satu pun perusahaan yang memperoleh izin untuk menerapkan model DAT.
1. India dan Australia ikut perketat aturan Kripto
Tidak hanya Hong Kong, India dan Australia juga menerapkan kebijakan serupa. Di India, Bombay Stock Exchange (BSE) menolak rencana Jetking Infotrain untuk menginvestasikan dana hasil penjualan saham ke aset kripto. Keputusan tersebut kini tengah diajukan banding oleh perusahaan.
Sementara itu di Australia, otoritas pasar melarang perusahaan publik menempatkan lebih dari 50 persen aset mereka dalam bentuk uang tunai atau instrumen sejenis, sehingga mempersempit ruang gerak bagi perusahaan yang ingin mengadopsi model DAT.
Regulator di ketiga negara tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk melindungi investor dan mencegah perusahaan berubah menjadi sarana spekulatif. Mereka juga menyarankan agar perusahaan yang ingin mendapatkan eksposur terhadap aset digital memanfaatkan exchange-traded fund (ETF) sebagai alternatif yang lebih aman.
2. Dampak pengetatan terhadap pasar dan investor
Langkah pengetatan ini muncul setelah volatilitas tinggi mengguncang pasar kripto dan menyebabkan kerugian besar bagi investor ritel. Menurut riset dari 10X Research yang berbasis di Singapura, nilai transaksi terkait DAT di Asia telah merosot lebih dari 17 miliar dolar, seiring anjloknya harga Bitcoin hampir 20 persen dari rekor tertingginya.
Situasi ini membuat banyak bursa lebih berhati-hati dalam memberikan izin bagi perusahaan publik yang ingin menjadikan kripto sebagai bagian dari cadangan aset mereka.
3. Minat perusahaan Asia terhadap Treasury kripto masih tinggi
Meskipun regulasi diperketat, minat perusahaan terhadap treasury kripto tetap tinggi. Data dari bitcointreasuries.net mencatat bahwa lebih dari 134 perusahaan di Asia kini menyimpan sebagian asetnya dalam bentuk kripto, dengan total kepemilikan mencapai sekitar 58 ribu BTC.
Dari seluruh perusahaan tersebut, Metaplanet asal Jepang menjadi pemain terbesar dengan kepemilikan lebih dari 30 ribu BTC, senilai sekitar 3,3 miliar dolar. Perusahaan lain seperti Top Win (Taiwan), Quantum Solutions (Jepang), dan K Wave Media (Korea Selatan) juga terus memperkuat posisi mereka di pasar kripto dengan menambah portofolio Bitcoin.
Menariknya, beberapa perusahaan tersebut mencatat lonjakan harga saham hingga dua kali lipat setelah mengumumkan kepemilikan aset digital, menandakan tingginya antusiasme investor terhadap eksposur kripto korporasi.
Secara global, perusahaan publik kini menguasai lebih dari 1,02 juta BTC dengan nilai mencapai 110 miliar dolar, memperkuat posisi Bitcoin sebagai aset cadangan strategis dunia modern.
Namun, dengan meningkatnya pengawasan dari otoritas keuangan dan tingginya fluktuasi pasar, booming treasury crypto di Asia kini menghadapi ujian besar. Ke depan, keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan regulasi akan menjadi kunci utama dalam menentukan arah masa depan adopsi kripto korporasi di kawasan ini.
