5 Hasil Demo Bagi Pekerja yang Sekarang Kita Nikmati, Apa Saja?

Ketimpangan tersebut kemudian memicu aksi mogok kerja pada 13 Februari 1952, ketika buruh menuntut agar tunjangan serupa juga diberikan kepada mereka, bukan hanya kepada pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan. Perjuangan itu tidak langsung menghasilkan aturan yang kuat, tetapi desakan buruh terus disuarakan hingga pada 1954 diterbitkan surat edaran Menteri Perburuhan mengenai Hadiah Lebaran bagi pekerja. Aturan yang lebih tegas baru berkembang pada tahun-tahun berikutnya, sampai THR dikenal sebagai hak pekerja yang pelaksanaannya kini diatur melalui ketentuan ketenagakerjaan.

Bayangkan kalau para buruh pada masa itu memilih diam karena menganggap mogok kerja hanya akan mengganggu kegiatan produksi, sementara tunjangan Lebaran cukup dinikmati oleh kelompok tertentu. Bisa jadi, tuntutan mengenai pemerataan hak tersebut tidak mendapatkan dorongan yang sama kuatnya. THR yang sekarang sering dianggap sebagai bonus tahunan ternyata punya sejarah panjang tentang kesetaraan perlakuan terhadap orang-orang yang sama-sama bekerja.

Perjuangan menuju sistem jaminan sosial nasional telah berlangsung melalui desakan masyarakat, organisasi pekerja, dan pembahasan kebijakan selama bertahun-tahun. Pada 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menjadi dasar pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial.  Perlu diluruskan bahwa BPJS Kesehatan bukan semata-mata hasil dari satu demonstrasi di DPR pada 2011, karena sistem jaminan sosial nasional telah diperjuangkan dan dibahas jauh sebelumnya, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aksi dan tekanan publik menjadi bagian dari proses politik yang lebih panjang, bukan satu-satunya penyebab lahirnya kebijakan tersebut. Perbedaan itu penting karena manfaat jaminan kesehatan tidak hanya dirasakan oleh buruh yang turun ke jalan, tetapi juga oleh keluarga, pekerja informal yang memenuhi ketentuan kepesertaan, dan masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Hak kesehatan akhirnya bukan cuma persoalan nominal iuran, melainkan juga tentang seberapa besar risiko finansial yang harus ditanggung seseorang ketika tubuhnya tidak lagi bisa diajak bekerja seperti biasa.

Perjuangan tersebut berkaitan erat dengan peristiwa Haymarket di Chicago pada 4 Mei 1886, ketika sebuah pertemuan yang mendukung tuntutan delapan jam kerja berakhir dengan kekerasan setelah sebuah bom meledak dan bentrokan terjadi. Peristiwa itu menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah gerakan buruh internasional dan perkembangan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei, meskipun penerapan jam kerja delapan jam tidak langsung terwujud secara seragam di seluruh dunia.

Di Indonesia, pengaturan waktu kerja juga telah dicantumkan dalam peraturan ketenagakerjaan, termasuk ketentuan umum tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja atau delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja, dengan pengaturan tersendiri untuk pekerjaan tertentu.  Lembur pun bukan berarti pekerja harus selalu siap memberikan waktunya tanpa batas, karena pelaksanaannya memiliki ketentuan tersendiri. Jadi, ketika jam pulang yang jelas dan waktu istirahat mulai dianggap sebagai hal yang wajar, ada sejarah panjang yang patut diingat di balik batas tersebut.

Gelombang demonstrasi pada Oktober 2020 justru banyak dipicu oleh kekhawatiran buruh terhadap perubahan ketentuan ketenagakerjaan, termasuk aturan pesangon dan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap disahkan meskipun penolakan berlangsung luas, sehingga aksi tersebut tidak bisa disebut berhasil membatalkan seluruh perubahan yang dipersoalkan. Perjuangan buruh dalam isu ini lebih tepat dipahami sebagai upaya mempertahankan perlindungan yang sudah ada, menyoroti risiko perubahan kebijakan, dan mendesak agar hak pekerja tidak semakin rentan ketika hubungan kerja berakhir.

Hal yang sering terlupakan adalah bahwa pekerja yang terkena PHK tidak selalu kehilangan pekerjaan karena kinerjanya buruk, sebab restrukturisasi perusahaan, penutupan usaha, dan perubahan kondisi bisnis juga bisa menjadi pemicunya. Tanpa perlindungan yang memadai, beban perubahan bisnis dapat lebih banyak dipindahkan kepada orang yang justru memiliki posisi tawar lebih lemah. Itulah alasan tuntutan mengenai pesangon dan prosedur PHK terus menjadi persoalan penting dalam aksi buruh, bahkan ketika demonstrasinya telah selesai dan jalanan kembali lengang.

Perlindungan itu kemudian mengalami perkembangan melalui peraturan ketenagakerjaan berikutnya, meskipun pelaksanaannya di tempat kerja masih menjadi persoalan tersendiri. Cuti haid, misalnya, sering kali tidak dimanfaatkan karena pekerja khawatir dianggap kurang produktif, dinilai tidak profesional, atau harus menghadapi proses administrasi yang merepotkan. Hak yang sudah tertulis dalam peraturan belum tentu terasa nyata ketika pekerja justru merasa perlu menyembunyikan kondisi tubuhnya agar tetap dipandang sebagai karyawan yang bisa diandalkan.

Persoalan serupa juga terlihat pada upah minimum yang ditetapkan pemerintah untuk menjadi batas upah berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme UMP dan UMK. Besaran upah minimum tak muncul begitu saja dari perhitungan ekonomi, karena tuntutan mengenai daya beli, harga kebutuhan pokok, hingga kelayakan hidup terus menjadi bagian dari perdebatan antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Demonstrasi buruh setiap peringatan May Day pada 1 Mei menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan tuntutan mengenai upah, meskipun angka kenaikan akhirnya ditentukan melalui proses dan aturan yang berlaku, bukan semata-mata oleh besarnya massa demonstrasi.

Kekesalan saat terjebak macet karena demonstrasi memang bisa dirasakan siapa saja, terutama oleh pekerja yang harus mengejar jam masuk atau ingin segera pulang setelah seharian bekerja. Namun, ketidaknyamanan selama beberapa jam perlu dilihat bersama persoalan yang sedang disuarakan, karena hak di tempat kerja bukan hanya menyangkut orang yang berdiri di depan gedung pemerintahan atau titik vital di ibukota, melainkan juga orang yang memilih tetap berada di kantor dan menjalani rutinitasnya. Semoga setiap tuntutan bisa disampaikan dengan aman lalu ditanggapi secara serius, sementara kita juga bisa belajar melihat demonstrasi dengan sudut pandang yang lebih luas dengan pikiran yang jauh lebih terbuka. Kalau besok jalan menuju kantor kembali macet karena aksi buruh, hak pekerja apa yang menurutmu paling penting untuk tetap diperjuangkan?