Jadwal hingga Materi, Ini Pedoman Ujian Nasional di Daerah Bencana

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Moch. Abduh memastikan bahwa meski berada di daerah terdampak bencana, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan juga ujian nasional tidak boleh hilang. Nantinya, akan ada pedoman khusus penyelenggaraan Ujian Nasional di daerah bencana yang sedang dibahas oleh Kemendikbud.

Dalam konferensi pers peluncuran Program Kemitraan & Hibah Inovasi pada Kamis (7/11), pria alumni Institut Teknologi Sepuluh November ini menuturkan bahwa pedoman untuk penyelenggaraan UNBK di daerah terdampak gempa terkait dengan metode ujian, waktu pelaksanaan, dan materi ujian. "Karena infrastruktur di sebagian daerah itu (terdampak gempa) mengalami masalah, maka tidak ada pemaksaan menyelenggarakan UNBK," jelas Abduh.

Beliau juga menambahkan bahwa jika pihak sekolah di daerah terdampak gempa ingin menyelenggarakan UNBK maka tidak ada larangan. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya infrastruktur dari pihak sekolah lainnya disamping menggunakan infrastruktur milik sekolah secara mandiri. "Di NTT sendiri berdasarkan informasi yang didapat dari Direktorat Pembinaan SMK yang sulit menyelenggarakan UNBK hanya di wilayah Lombok Utara. Di kapubaten dan kota lain masih memungkinkan menyelenggarakan UNBK," tambahnya.

Waktu pelaksanaan UNBK ke depan juga akan menyesuaikan kondisi dari daerah yang mengalami bencana. Jika daerah-daerah tersebut bisa menyelenggarakan ujian sesuai waktu yang ditetapkan secara nasional maka bisa dimulai serentak dengan daerah lain. Namun, apabila daerah meminta pengunduran jadwal maka akan difasilitasi pihak Kemendikbud.

Permintaan jadwal ujian yang berbeda ini tidak hanya berlaku pada daerah terdampak bencana saja melainkan juga pada daerah yang memiliki kebutuhan khusus. "Seperti di Papua dan Papua Barat itu seringkali pelaksanaan UN ternyata bersamaan dengan Paskah, pekan suci di sana. Selain itu, di Bali sering juga terjadi penyesuaian karena pelaksanaan upacara agama," ungkap Abduh.

Terkait jadwal UNBK Moch. Abduh menyebut Kemendikbud sedang mendiskusikan dikarenakan pada bulan April terdapat sejumlah agenda yang menghambat penyelenggaraan. "Pada tahun lalu penyelenggaraan UN awal untuk SMK digelar di minggu kedua April. Jika menggunakan waktu yang sama akan ada kendala. Pada 17 April ada Pemilu sementara Jum'atnya (19 April) ada Jum'at Agung," paparnya. 

Beliau juga mengungkapkan bahwa Kemendikbud juga akan berdiskusi dengan Kementerian Agama berkenaan dengan kemungkinan menggelar UNBK di bulan puasa. Jika nantinya keputusannya tidak dapat digelar saat bulan puasa maka kemungkinan jadwal UNBK akan maju pada Maret. "Kami tetap mendorong pelaksanaan di bulan April. Namun, bisa jadi pada bulan Mei atau bahkan lebaran mungkin dipakai untuk UN," jelasnya. 

IDN Times berkesempatan untuk menanyakan terkait soal ujian yang nantinya akan diujikan kepada siswa yang terkena bencana gempa. Dalam paparannya, Moch. Abduh menggarisbawahi bahwa yang ditekankan ada pada materi ujian yang berbeda untuk siswa di daerah bencana. 

Normalnya, materi Ujian Nasional sampai pada materi pelajaran di semester enam. "Tetapi, di daerah terdampak bencana ini bisa saja nanti keputusannya materi yang diujikan adalah materi pada semester satu sampai semester lima karena materi di semester enam bisa jadi belum diajarkan," jelasnya.

Untuk proses penilaian sendiri Moch. Abduh memaparkan bahwa nantinya akan relatif sama dengan proses penilaian di penyelenggaraan sebelumnya dan tidak akan mengurangi standar kelulusan siswa. Pedoman penyelenggaraan UN di daerah terdampak bencana ternyata bukanlah hal baru. Sebelumnya, treatment khusus ini pernah diterapkan ketika Aceh diterpa Tsunami 2004 silam dan gempa Yogyakarta serta bencana asap kebakaran hutan di Pekanbaru.