IDN Times Xplore (Tim Karsa DosmaKu_SMAN 1 Tembuku)
Coba kita renungkan, seragam putih yang masih berbau lemari, langkah kecil menyusuri gerbang yang asing, dan harapan sederhana yang disambut dengan senyuman. Suara bentakan jatuh terdengar di tengah koridor, sehingga tawa para siswa di sekelilingnya pecah, dan para guru berlalu seperti angin yang tak ingin menoleh. Di hari pertama itulah ia belajar bahwa rasa takut dianggap sebagai hal biasa, kini dia merasa sendirian. Data PISA 2025 (Programme for International Student Assessment) yang dirilis oleh OECD, mencatat sebanyak 24% siswa di Indonesia mengalami setidaknya satu bentuk perundungan beberapa kali dalam sebulan atau lebih. Apakah kita sebagai generasi muda akan terus mewariskan luka yang sama, atau berani menjadi generasi muda yang memutus rantai perundungan?
Banyak orang keliru membedakan respect dan takut. Sekolah menganggap siswa yang menunduk dan patuh sebagai cara untuk menghormati senior. Padahal respect muncul dari keteladanan, sedangkan rasa takut muncul dari tekanan yang dirasakan oleh seseorang. Bentakan dan sindiran di depan umum hanya membuat adik kelas menjauh bukan menghargai. Laporan UNICEF Indonesia (2020) berdasarkan data PISA 2018 menunjukkan bahwa bentuk perundungan di Indonesia sangat beragam. Sebanyak 22% siswa mengaku sengaja dikucilkan, 19% diejek oleh siswa lain, 14% menerima ancaman, dan 22% mengalami tindakan pengambilan atau perusakan barang milik mereka. Hal-hal itu jelas bukan pelajaran tentang sopan santun. Rasa hormat yang sejati lahir dari rasa aman, sedangkan rasa takut hanya menciptakan kepatuhan semu.
Ketakutan itu kemudian berputar menjadi rantai yang sangat sulit diputus. Korban yang tidak pernah pulih sering menjadi pelaku ketika naik tingkat. Alasannya sederhana, “Dulu kami juga diperlakukan seperti ini.” Kalimat tersebut bukanlah pembenaran atas perlakuan buruk. Namun, pola pikir semacam ini justru membuat perlakuan yang sama terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga dianggap sebagai kebiasaan yang wajar. Padahal, sesuatu yang telah berlangsung sejak lama belum tentu benar. Bukankah dulu perbudakan dan kerja paksa juga pernah dianggap sebagai hal yang biasa?
Rantai ini bertahan karena banyak orang yang memilih tetap diam ketika ia menjadi korban atau menyaksikan perundungan itu terjadi. Teman-teman yang menonton, teman yang berpura-pura tidak melihat, dan bahkan ada beberapa guru yang sebenarnya tahu tetapi membiarkan semuanya terjadi. Sebagian sekolah bahkan memelihara tindakan senioritas sebagai alat menertibkan siswa baru, mereka menyebut bentakan kakak kelas sebagai ketegasan, padahal itu tanggung jawab sekolah yang dialihkan ke siswa. Data KPAI memperlihatkan betapa besar masalahnya, sepanjang 2011 hingga 2019 tercatat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, dan angka itu disebut bagaikan puncak gunung es karena yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak (Setiowati & Dwiningrum, 2020).
Jika dibiarkan, senioritas berubah menjadi feodalisme modern, feodalisme modern adalah bentuk penindasan yang memanfaatkan hierarki sosial, jabatan, senioritas, atau status ekonomi untuk mengontrol dan merendahkan orang lain. Siswa dibentuk untuk patuh pada yang lebih tua, populer, atau berkuasa, bukan untuk berpikir kritis. Seorang siswa yang terbiasa bungkam di hadapan kakak kelas akan terbiasa bungkam di hadapan ketidakadilan lain. Sekolah yang seharusnya melahirkan pemikir yang kritis justru berisiko melahirkan mental lemah. Rapor Pendidikan 2022-2023 mencatat sekitar 24,4% peserta didik mengalami perundungan, artinya hampir satu dari empat siswa mengalami perundungan di sekolah (Kemendikbudristek, 2023). Itu bukanlah angka kecil, di balik setiap persen tentu ada anak yang kehilangan semangat belajar, sulit tidur, atau enggan untuk berangkat ke sekolah.
Dampak perundungan tidak berhenti ketika bel pulang berbunyi, tetapi korban membawa luka itu ke rumah, ke meja belajar, bahkan hingga tumbuh dewasa. Menurut data PISA yang dikutip dalam penelitian, sekitar 22% siswa Indonesia mengaku dihina, 19% dikucilkan, 15 % diintimidasi, dan 14% diancam (Setiowati & Dwiningrum, 2020). Setiap angka itu mewakili seorang anak yang belajar bahwa sekolah bukan tempat yang aman. Rasa tidak aman membuat konsentrasi terganggu, prestasi belajar menurun, dan kepercayaan diri melemah. Sebaliknya, pelaku yang tidak pernah ditegur akan menganggap bahwa kekuasaan boleh digunakan untuk menyakiti dan mengintimidasi orang lain. Karena itu, perundungan merugikan semua pihak, korban kehilangan rasa aman, pelaku kehilangan empati, dan sekolah kehilangan kepercayaan sebagai tempat menempuh ilmu dan rumah kedua bagi siswa. Sebagian orang merasa khawatir bahwa menghapus senioritas berarti menghilangkan sikap disiplin untuk membina siswa baru atau adik kelas. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda, disiplin tetap bisa ditegakkan melalui aturan yang jelas, keteladanan, dan sanksi yang mendidik, bukan melalui bentakan atau kekerasan. Kakak kelas memang boleh memimpin, asalkan kepemimpinan tersebut dibangun dengan rasa tanggung jawab, bukan kekuasaan atau ingin dipandang sebagai siswa yang paling keren karena merasa paling berkuasa. Sekolah yang tegas terhadap aturan sekaligus menghargai setiap siswa justru akan menjadikan pribadi yang disiplin karena kesadaran, bukan ketakutan semata.
Upaya penanggulangan perundungan di sekolah bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, melainkan sebuah kewajiban hukum yang telah diamanatkan oleh pemerintah melalui Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, di mana sekolah wajib menjadi ruang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis bagi sesama peserta didik. Karena itu, upaya memutus rantai perundungan perlu diwujudkan melalui langkah-langkah yang nyata.
SMAN 1 Tembuku sudah menerapkan upaya penanggulangan masalah bullying, salah satunya adalah menyediakan QR Code sebagai Ruang Aspirasi Digital yang dapat diakses seluruh siswa. Melalui kode tersebut, siswa bisa menyampaikan kritik, saran, keluhan, hingga menceritakan pengalaman perundungan secara anonim tanpa harus berbicara langsung. Program ini menjadi alternatif bagi mereka yang belum berani menyampaikan permasalahan. Setiap laporan perlu ditinjau oleh tim guru BK/guru wali yang bertanggung jawab agar tidak berhenti sebagai sekadar kumpulan pesan, melainkan ditindaklanjuti dengan pendampingan atau solusi yang tepat. Selain itu, sekolah kami sudah menyediakan ruang bimbingan konseling (BK) yang nyaman dan kedap suara. Ruangan tersebut dapat memberikan privasi bagi siswa untuk bercerita tanpa khawatir percakapannya terdengar oleh orang lain. Guru BK juga harus menjaga profesionalitas dan kerahasiaan informasi yang disampaikan siswa serta tidak menyebarkannya. Kepercayaan merupakan hal penting dalam proses pendampingan. Sebab, bagaimana mungkin seorang siswa berani bercerita jika ia justru takut kisah pribadinya menjadi bahan pembicaraan.
Pada akhirnya, kita perlu memilih tindakan seperti apa yang harus diwariskan. Seperti tema kita yaitu "Perundungan bukan tradisi" melainkan kekerasan yang terus hidup karena kita membiarkannya. Menghentikan perundungan bukan hanya tentang melarang seseorang menyakiti orang lain, tetapi juga membangun lingkungan yang membuat setiap siswa berani bersuara dan merasa didengar. Setiap siswa, guru, dan sekolah memiliki kesempatan menjadi mata rantai terakhir dari kebiasaan buruk itu. Ketika satu orang berani berkata "cukup" rantai mulai retak. Mari ciptakan sekolah yang aman dan nyaman, tempat setiap siswa dapat tumbuh dengan keberanian, bukan ketakutan.