IDN Times Xplore (LIBERART_SMA SWASTA CAHAYA MEDAN)
Senioritas dan Normalisasi Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan
Di lorong-lorong sekolah, kalimat-kalimat klise masih kerap terdengar: "Dulu kami juga diperlakukan seperti ini oleh senior, ini merupakan cara melatih mental agar kuat." Atas nama pembentukan karakter, senioritas, dan keakraban buatan, perundungan (bullying) telah lama disamarkan sebagai proses pendewasaan yang wajar. Perilaku menyimpang ini hadir dalam berbagai wujud yang merusak, mulai dari kekerasan fisik (memukul, menendang, mendorong), kekerasan verbal (ejekan kasar, hujatan, sindiran, panggilan bernada merendahkan), hingga kekerasan psikologis dan relasional (pengucilan, pengabaian, penyebaran desas-desus jahat, serta pemberian penugasan yang tidak masuk akal dari senior).
Secara sosiologis, Teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh Piotr Sztompka menjelaskan bahwa perubahan tatanan sosial terjadi akibat adanya pergeseran komposisi, struktur, dan kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat. Ketika budaya senioritas yang destruktif ditiru oleh adik kelas secara berulang antargenerasi melalui proses asosiasi diferensial (differential association), kekerasan mengalami proses normalisasi sehingga terlembagakan sebagai "tradisi tahunan" yang harus dimaklumi.
Berdasarkan hasil penelitian empiris oleh Jepfri Lumban Gaol et al. (2026) dalam Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD, sebanyak 53,6% responden mengaku pernah mengalami atau menyaksikan secara langsung praktik senioritas di lingkungan pendidikan. Bentuk perundungan dominan yang ditemukan di lapangan meliputi fenomena menyaksikan perlakuan tidak menyenangkan terhadap junior (55,7%), pemaksaan oleh senior untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran (47,4%), serta timbulnya respons maladaptif berupa penghindaran interaksi (avoidance behavior) dengan senior sebesar 53,6%. Lebih lanjut, Djuwita (2010) menegaskan bahwa perundungan merupakan bentuk tindakan agresi atau manipulasi yang disadari dan bertujuan untuk mendapatkan kepuasan atas relasi kuasa yang tidak seimbang.
Mitos "Mental Kuat", Dampak Psikologis, dan Fenomena Keheningan Korban
Salah satu pembenaran yang paling berbahaya dalam siklus ini adalah mitos bahwa kekerasan mampu membentuk ketahanan mental (resilience) seseorang menjadi lebih kuat. Padahal, berbagai riset ilmiah membuktikan sebaliknya. Menghancurkan harga diri dan martabat seseorang tidak pernah membentuk karakter yang tahan banting, melainkan menanamkan luka psikologis yang mendalam.
Riset oleh Viola Amnda et al. (2020) serta Gaol et al. (2026) menunjukkan bahwa korban perundungan mengalami dampak psikologis dan akademik yang sangat serius. Dampak tersebut mencakup hilangnya rasa percaya diri, timbulnya perasaan terintimidasi secara konstan, berkembangnya rasa rendah diri (inferiority), hilangnya rasa aman dan nyaman di sekolah, timbulnya rasa takut untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, hingga munculnya kesulitan untuk berkonsentrasi dalam proses belajar.
Data kuantitatif mencatat bahwa sebanyak 25,8% responden secara konsisten mengalami kecemasan akut, ketidaknyamanan dalam perkuliahan, serta penurunan motivasi belajar. Secara neurobiologis, Murphy et al. (2022) membuktikan bahwa gangguan psikologis akibat perundungan dapat menurunkan hasil ujian hingga 12%. Hal ini terjadi karena otak korban dipaksa beroperasi dalam kondisi bertahan hidup (survival mode), yang secara langsung menghambat fungsi kognitif, pemecahan masalah, dan retensi informasi.
Dalam analisis sosiologis yang lebih mendalam, timbul pertanyaan mendasar: Mengapa korban dan saksi cenderung memilih untuk diam? Penelitian mengungkap bahwa 52,6% junior merasa takut dan khawatir untuk melapor karena tidak tersedianya mekanisme pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu, terdapat faktor dukungan budaya organisasi terhadap senioritas (56,7%) serta kuatnya persepsi kekuasaan senior atas junior (51,5%).
Kombinasi faktor ini melahirkan fenomena efek penonton (bystander effect), yaitu kondisi ketika lingkungan sekitar memilih untuk abai dan tidak mengintervensi kekerasan yang terjadi. Kondisi ini pada akhirnya melanggengkan rantai balas dendam (chain revenge cycle), yaitu sebuah mekanisme psikososial di mana senior merasa memiliki legitimasi moral untuk menindas juniornya karena mereka sendiri pernah menjadi korban penindasan di masa lalu.
Peran Besar Sekolah, Landasan Hukum, dan Mengembalikan Tradisi Sejati
Kata "tradisi" sejatinya berakar pada nilai-nilai luhur yang diwariskan untuk menjaga kemanusiaan, seperti gotong royong, tenggang rasa, dan rasa saling menghormati yang menjadi fondasi utama budaya bangsa Indonesia. Menjadikan perundungan berbasis senioritas sebagai tradisi merupakan bentuk penyimpangan moral yang mencederai esensi pendidikan itu sendiri.
Untuk memutus siklus ini, sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan pendidik memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan institusional yang sangat besar. Merujuk pada Teori Kontrol Sosial yang dipelopori oleh Travis Hirschi (sebagaimana dikutip oleh Lohy & Pribadi, 2021), perilaku menyimpang seperti perundungan terjadi akibat melemahnya kontrol sosial dari tiga pusat pendidikan (Tripusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara), yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Apabila ikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (beliefs) terhadap nilai moral di lingkungan sekolah tidak berjalan dengan baik, siswa akan kehilangan arah perilaku. Oleh karena itu, sekolah harus bertindak sebagai benteng utama dalam mengawasi dinamika antarsiswa, menanamkan karakter empati, serta menerapkan penegakan disiplin yang tegas dan tidak diskriminatif.
Negara telah memperkuat peran institusi pendidikan melalui pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Peraturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). TPPK bertugas untuk menjamin hadirnya prosedur pelaporan anonim yang terlindungi, memberikan perlindungan holistik bagi korban, serta menjatuhkan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku tindakan intimidasi di lingkungan sekolah.
Langkah Konkret: Berani Memutus Rantai Kekerasan
Memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah tidak dapat hanya mengandalkan imbauan moral di atas kertas, melainkan membutuhkan keberanian dan langkah nyata bersama:
Menghentikan Senioritas Toksik (Toxic Seniority): Kakak kelas dan pengurus organisasi siswa harus menunjukkan kepemimpinan sejati melalui bimbingan yang mengayom, kepedulian, dan keteladanan. Rasa hormat tidak seyogianya didapatkan dari rasa takut adik kelas, melainkan dari rasa empati yang ditunjukkan.
Beralih dari Bystander Menjadi Upstander: Setiap warga sekolah harus menghentikan sikap pembiaran. Ketika menyaksikan tindakan perundungan, jadilah pembela aktif (upstander) yang berani menyuarakan kebenaran, melaporkan kejadian, serta mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian.
Mengoptimalkan Peran Sekolah dan TPPK: Pihak sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan TPPK harus aktif bersosialisasi dan menyediakan layanan pengaduan yang ramah anak dan transparan, sehingga siswa tidak ragu atau takut untuk melapor.
Sekolah adalah ruang persemaian tempat karakter manusia dimuliakan dan dikembangkan, bukan tempat mewariskan rasa takut dan trauma. Mari kita akhiri siklus kekerasan ini sekarang juga. Sebab, kebaikan, empati, dan rasa saling menghargailah yang layak menjadi tradisi sejati kita selamanya!