DPR RI Ultah ke-80 pada Hari Ini, Berikut Fungsi dan Gajinya

Menurut sejarahnya, pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pertama kali dibentuk. KNIP menjadi cikal bakal lembaga legislatif setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Pembentukan KNIP dianggap sebagai awal mula lahirnya badan legislatif Indonesia. Pada 29 Agustus 1945, KNIP dibentuk dengan 137 anggota. Diputuskan empat pimpinan KNIP adalah Ketua KNIP Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua II Mr. J. Latuharhary, dan Wakil Ketua III Adam Malik.

Bung Hatta pada 16 Oktober 1945 mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang berisi keputusan bahwa KNIP bukan lagi pembantu presiden, melainkan setara dengan presiden. Tugasnya menyusun undang-undang dan turut serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Maklumat tersebut dikeluarkan agar Indonesia diakui sebagai negara demokratis dan memiliki perangkat negara yang lengkap.

Peringatan HUT DPR RI tak sekadar peringatan seremonial, namun juga menjadi momentum untuk meningkatkan kembali tugas dan fungsi DPR, terutama menyerap aspirasi rakyat. Untuk diketahui, anggota DPR RI mendapatkan gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Di bawah ini adalah rincian lengkapnya.

Gaji pokok

• Ketua DPR: Rp5,04 juta per bulan

• Wakil Ketua DPR: Rp4,62 juta per bulan

• Anggota DPR: Rp4,2 juta per bulan

Tunjangan Kehormatan

• Ketua badan atau komisi: Rp6,69 juta

• Wakil ketua badan atau komisi: Rp6,45 juta

• Anggota: Rp5,58 juta

Tunjangan Komunikasi Intensif

• Ketua badan atau komisi: Rp16,47 juta

• Wakil ketua badan atau komisi: Rp16,01 juta

• Anggota: Rp15,55 juta

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran

• Ketua badan atau komisi: Rp5,25 juta

• Wakil ketua badan atau komisi: Rp4,5 juta

• Anggota: Rp3,75 juta

Bantuan Langganan Listrik dan Telepon

• Sebesar Rp7,7 juta.

Tunjangan lainnya

• Tunjangan istri/suami: Rp420 ribu

• Tunjangan anak: Rp168 ribu

• Uang sidang/paket: Rp2 juta

• Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta

• Tunjangan beras: Rp30.090/orang

• Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

• Uang perjalanan dinas: Terdiri dari uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya menjemput. Uang harian sebesar Rp4-5 juta per hari dan uang representasi sebesar Rp3-4 juta per hari.
  

Fungsi DPR RI

• Fungsi legislasi, yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat UU.

• Fungsi anggaran, yaitu DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Fungsi pengawasan, yaitu DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan UU.

Hak DPR RI

• Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

• Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

• Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Hak anggota DPR RI

• Hak mengajukan usul RUU;

• Hak mengajukan pertanyaan;

• Hak menyampaikan usul dan pendapat;

• Hak memilih dan dipilih;

• Hak membela diri;

• Hak imunitas;

• Hak protokoler;

• Hak keuangan dan administratif;

• Hak pengawasan;

• Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;

• Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban anggota DPR RI

• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

• Melaksanakan UUD 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;

• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

• Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

• Menaati tata tertib dan kode etik;

• Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

• Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

• Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

• Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Itulah fungsi dan gaji DPR RI berikut sekilas sejarahnya. Semoga di hari ulang tahunnya yang ke-80 pada hari ini, DPR RI senantiasa membela dan menjunjung aspirasi rakyat.