Formappi Minta DPR Tak Pengecut Hadapi Massa
Jakarta, IDN Times – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR bersikap tak bijak sekaligus terkesan pengecut karena tidak merespons aksi massa yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus, dan Kamis, 28 Agustus.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan DPR sebagai lembaga tidak pernah sekalipun menemui atau memberikan pernyataan resmi terhadap tuntutan demonstran.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," ujar Lucius dalam keterangannya, Jumat (28/8/2025).
Ia menegaskan, tuntutan massa jelas ditujukan kepada DPR, khususnya terkait tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," kata dia.
Lucius juga menyayangkan sikap DPR yang justru memilih menghindar dari rakyat. Ia menilai, rapat-rapat bahkan ditiadakan agar para anggota dewan tidak berhadapan langsung dengan massa.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan aksi yang digelar massa sepenuhnya ditujukan kepada DPR, sehingga seharusnya dewan bertanggung jawab penuh menghadapi tuntutan tersebut.
"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya lagi.
Lucius juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat.
"Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.
