Hak Publik atau Ranah Privasi Jika Alumni LPDP Melanggar?
- Kasus Dwi Sasetyaningtyas, alumni LPDP, memicu reaksi publik setelah videonya viral dan dianggap mengabaikan tanggung jawab moral sebagai penerima beasiswa dari dana negara.
- LPDP dibiayai dari Dana Abadi yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga publik berhak mengetahui pelanggaran dan sanksi terhadap penerimanya demi menjaga kepercayaan terhadap lembaga.
- Transparansi diperlukan untuk akuntabilitas penggunaan dana publik tanpa melanggar privasi individu, agar pengawasan masyarakat tetap etis dan tidak berubah menjadi penghakiman massa.
Kasus alumni penerima Beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, hingga saat ini masih jadi topik hangat di media sosial. Publik menyayangkan sikap Dwi yang seakan mengabaikan tanggung jawab moral dalam videonya yang sempat viral itu. Pernyataan “Biar aku aja yang WNI, anakku jangan” seolah terus menjadi pemantik yang membakar rasa keadilan publik. Kalimat itu dinilai bukan sekadar tentang pilihan personal, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap negara yang telah memberikan manfaat berupa dana pendidikan.
1. Respons kilat netizen Indonesia mengawal kasus alumni LPDP
Kasus-kasus semacam ini memang sangat cepat direspons oleh netizen Indonesia. Niat awal Dwi mengunggah video tersebut barangkali untuk berbagi kebahagiaan miliknya sekaligus memberikan kritik terhadap pemerintah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Belum lama video itu diunggah, netizen sudah melayangkan beragam sentimen negatif, hingga pada akhirnya video tersebut dihapus oleh yang bersangkutan. Meski begitu, kecepatan teknologi sekarang membuat video itu tetap abadi, masih bisa dilihat dan diputar ulang di mana-mana, menjadikannya bumerang yang menghantam balik reputasi pribadinya.
Video yang berawal dari curhatan personal atau sekadar pamer pencapaian itu lantas menciptakan efek domino yang juga menyeret suami Dwi dan keluarganya. Dari video itulah, publik akhirnya tahu bahwa gak cuma Dwi yang dianggap telah menjatuhkan tanggung jawab moral sebagai penerima Beasiswa LPDP karena merendahkan negara, tapi suaminya pun demikian setelah terkonfirmasi sebagai sesama penerima beasiswa yang disinyalir belum menuntaskan kewajiban pengabdiannya di Indonesia. Padahal, ketentuan LPDP mewajibkan alumni untuk mengabdi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1) secara berturut-turut.
Jadilah, sanksi sosial yang diterima Dwi dan suaminya datang jauh lebih cepat dibanding proses birokrasi atas dugaan pelanggaran itu sendiri.
2. Status dana LPDP sebagai dana publik
Dari kasus ini, kita lantas menyoal, jika ada pelanggaran aturan alumni, apakah publik memang berhak tahu detailnya atau itu ranah privat? Argumen mendasar untuk menjawab pertanyaan ini ialah kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber dana Beasiswa LPDP.
Dilansir laman Pajakku, mengacu pada Perpres No. 111 Tahun 2021, pendanaan LPDP bersumber dari skema Dana Abadi yang dijamin keberlanjutannya oleh pemerintah. Apa itu Dana Abadi? Dana Abadi LDPD adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang. Sumber utama dana ini berasal dari pajak rakyat.
Dengan demikian, Beasiswa LPDP merupakan dana publik. Karena statusnya sebagai dana publik, setiap penerima beasiswa berarti sedang mengemban amanah dari ratusan juta rakyat Indonesia. Maka, jika terjadi pelanggaran (seperti gak kembali ke tanah air atau gak menuntaskan kewajiban pengabdian sebagaimana kontrak yang telah ditetapkan di awal), publik berhak tahu. Rakyat berhak tahu sejauh mana uang pajak mereka dipertanggungajawabkan. Tanpa adanya transparansi tentang siapa yang melanggar dan bagaimana sanksinya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola beasiswa pun bisa runtuh atau hilang.
Gak hanya berhak tahu, publik juga turut andil dalam pengawasan. Berkaitan dengan hal ini, LPDP memang telah membuat mekanisme pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan penerima Beasiswa LPDP melalui tiket bantuan LPDP di laman resmi bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim internal LPDP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Transparansi bukan eksploitasi
Hal yang perlu kita pahami ialah transparansi bukan berarti berhak mengetahui detail kehidupan pribadi pelanggar yang gak relevan. Ingat, publik hanya berhak mengetahui fakta pelanggaran dan penegakkan aturannya, bukan melakukan penghakiman massa yang melampaui batas privasi. Jadi, fokus utama adanya transparansi ialah bukan pada eksploitasi kehidupan personal seseorang, melainkan pada akuntabilitas penggunaan dana negara.
Lembaga pengelola beasiswa seperti LPDP harus bisa memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Tanpa adanya transparansi dan pernyataan resmi dari instansi, spekulasi yang bertebaran di media sosial justru dapat merugikan berbagai macam pihak yang bahkan gak bersalah.
Kasus Dwi Sasetyaningtyas memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi penerima beasiswa, ini dapat menjadi pengingat akan tanggung jawab moral dan pentingnya integritas. Sementara bagi masyarakat Indonesia, ini bisa jadi momentum untuk menjalankan peran sebagai pengawas yang cerdas dengan tetap mengedepankan etika. Transparansi harus dilakukan dan keadilan harus ditegakkan secara kemanusiaan.
