Jakarta, IDN Times - Kepala Daerah hasil Pilkada serentak pada 2024 telah dilantik pada Februari 2025. Sejak saat itu sudah ada 12 kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lima kepala daerah ditangkap pada 2025. Sedangkan tujuh kepala daerah ditangkap pada rentang Januari-Juni 2026.
12 Kepala Daerah yang Dilantik Februari 2025 Kena OTT, Ini Daftarnya

1. Lima kepala daerah kena OTT KPK pada 2025
Kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK melalui OTT adalah Bupati Kolaka Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur.
Pada November 2025, KPK melakukan dua kali tangkap tangan terhadap kepala daerah. Mereka yang kena OTT pada November 2025 adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka pemerasan proyek jalan dan jembatan. Sedangkan Sugiri terkait suap dan gratifikasi pengurusan jabatan.
Pada Desember 2025, KPK kembali melakukan dua kali tangkap tangan terhadap kepala daerah. Mereka adalah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
2. KPK tujuh kali OTT kepala daerah sepanjang 2026
Lalu, KPK membuka 2026 dengan dua kali OTT kepala daerah pada Januari 2026. Kepala daerah yang di-OTT kali ini, yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pada Maret 2026, ada tiga kepala daerah yang kena OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April 2026, KPK menangkap tangan Bupati Tulunagung Gatut Sunu Wibowo. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Dwi Yoga Ambal selaku ajudannya.
KPK menduga Gatut Sunu memeras perangkat daerah di Pemkab Tulungagung. Ia diduga telah mendapatkan Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar
Pada Juni 2026, KPK menangkap tangan Bupati Muara Enim Edison. Ia diduga mendapatkan jatah pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim sebesar lima persen.
Selain itu, ia juga menjadi tersangka dalam OTT pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muara Enim. Edison diduga menyuap pejabat BPK untuk menutupi hasil audit BPK
3. KPK sudah 13 kali OTT sepanjang 2026, lampaui catatan 2025
Berdasarkan catatan IDN Times, KPK telah melakukan 11 kali OTT sepanjang 2025. Jumlah tersebut telah dilampaui dalam enam bulan pertama tahun ini.
Hingga Sabtu (20/6/2026), KPK telah melakukan 13 kali OTT. Terakhir, tangkap tangan menjerat pejabat BPK Sumatra Selatan.