Luhut Binsar Pandjaitan menilai digitalisasi dan kecerdasan buatan bisa mencegah korupsi dengan mengintegrasikan data pemerintah, kepolisian, kejaksaan, serta layanan publik agar aktivitas dapat terlacak transparan.
Ia menyebut jika sistem digital berjalan optimal, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena potensi penyimpangan bisa langsung terdeteksi melalui data yang terhubung.
Contoh penerapan digitalisasi ditunjukkan lewat uji coba program perlindungan sosial di Banyuwangi yang memastikan bansos tepat sasaran dan bebas dari praktik politik uang berbasis janji kepala daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini digitalisasi dan adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bisa mencegah korupsi.

Dengan integrasi data pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan data layanan publik lainnya, semua aktivitas pemerintah dan pengadaan bisa terlacak dengan baik.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam sesi Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth di Indonesia Summit 2026 by IDN Times yang digelar di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

“Dan juga kemarin KPK sudah saya minta hadir dan sudah hadir. Karena dengan KPK terlibat, Polisi terlibat, Kejaksaan terlibat, maka semua mata kan bisa melihat data,” kata Luhut.

Apabila semua proses berhasil diselesaikan, Luhut mengatakan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Jadi saya bilang kalian tidak perlu OTT. Dari sini saja bisa di-trace siapa yang sedang bermain-main. Ini harganya benar-benar enggak, pelaksanaannya benar-benar enggak. Itu sangat bisa,” tutur Luhut.

Dia juga kembali menyontohkan program digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) yang telah dilaksanakan uji cobanya di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan digitalisasi perlinsos, bantuan sosial (bansos) akan lebih tepat sasaran. Masyarakat yang berhak bisa mengklaim bansosnya secara langsung, tanpa harus menantikan iming-iming atau janji-janji kepala daerah.

Luhut mengatakan, cara itu bisa memberantas upaya-upaya mencari pendukung dengan modal bansos yang kerap dilakukan saat pemilihan kepala daerah.

“Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, ‘eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya’. Tidak akan terjadi lagi. Karena semua dia bisa maju, dia bisa klaim sendiri. Dengan face recognition, biometrik itu segera bisa terverifikasi,” tutur Luhut.

IDN menggelar Indonesia Summit (IS) 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.