13 Sikap Netralitas Polri Menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Tito mengatakan semua anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala atau wakil kepala daerah atau caleg pada saat Pilkada atau pemilu.

Anggota Polri dilarang menerima atau meminta atau mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak partai politik, pasangan calon, dan tim sukses pada kegiatan pemilu atau pemilukada.

Anggota Polri dilarang menggunakan, memasang, menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan atau bergambar parpol, caleg, dan pasangan calon.

Anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara, narasumber  pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali didalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

Anggota Polri dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah, baik melalui media massa, media online, dan media sosial.

Anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala  atau wakil kepala daerah atau caleg.

Anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakkan dalam bentuk apapun kepada calon kepala, wakil kepala daerah, caleg, tim sukses. 

Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu atau Pemilukada.

Anggota Polri dilarang jadi pengurus atau anggota tim sukses paslon atau caleg didalam Pemilu Pemilukada.

Anggota Polri dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan, atau merugikan kepentingan politik parpol maupun pasangan calon serta caleg didalam kegiatan Pemilu Pemilukada.

Anggota Polri dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon  pada masa kampanye.

Anggota Polri dilarang melakukan kampanye hitam (black campain) terhadap paslon, serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

Anggota Polri dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara, pada kegiatan pemungutan suara Pemilu atau Pemilukada.

Anggota Polri juga dilarang menjadi Panitia Umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) , serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Demikian pedoman sikap netralitas anggota Polri untuk dipedomani dan dilaksanakan.