Anggota DPR: Pemerintah Jangan Alergi Moratorium MBG Usai Kasus Keracunan
- Charles Honoris meminta pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh.
- Kasus keracunan MBG disebut mencapai lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota dan 33 provinsi hampir dua tahun ini.
- Sudaryono meminta maaf atas kasus di Sidoarjo, sementara BGN memonitor korban dan mendata siswa yang menyantap MBG.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah tidak alergi untuk melakukan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan evaluasi menyeluruh di tengah puluhan ribu kasus keracunan yang terjadi secara beruntun.
Charles mendukung penuh program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menegaskan, tanpa adanya perencanaan yang baik, maka program tersebut tidak akan menghasilkan output yang baik.
"Kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah, termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara, ya, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depan," kata Cahrles di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2026).
1. Kasus keracunan MBG hampir terjadi di semua provinsi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris ungkap alasan rapat bareng BGN tertutup. (IDN Times/Amir Faisol). Politikus PDIP itu mengatakan, kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun. Ironisnya, hampir dua tahun ini, kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota di 33 provinsi.
Artinya, Charles menyebut kasus keracunan MBG telah terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.
"Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini," kata dia.
2. Dorong kantin sekolah jadi dapur MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris minta putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan diterapkan pada APBN 2027. (IDN Times/Amir Faisol) Charles juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kantin sekolah sebagai dapur MBG. Dorongan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang akan melakukan renovasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia.
"Kalau alasannya sekolah itu tidak memiliki dapur, ketika melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangun kantin atau dapur untuk bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa yang ada di sekolah itu," kata Charles.
3. Sudaryono minta maaf soal kasus keracunan MBG di Sidoarjo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di DPR, Kamis (3/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, sebelumnya menyampaikan permintaan maaf usai ratusan siswa di Sidoarjo menjadi korban keracunan MBG. Politisi Partai Gerindra itu menilai, hal tersebut bisa terjadi diduga lantaran kelalaian yang disengaja.
"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono, dikutip dari akun media sosialnya pada Kamis (3/9/2026).
Sudaryono mengatakan, BGN terus memonitor jumlah korban keracunan. Dia juga meminta jajarannya terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG itu.
"Kasus keracunan di Sidoarjo, kami sudah cek kronologis dan Radar MBG. Ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," kata dia.
