18 Poin Lengkap Pernyataan Gerindra soal Penyadapan Terhadap Prabowo

Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan Kapolri beserta jajaran Mabes Polri yaitu Bareskrim dan Divisi Propam yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi.

Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini.

Jika ada pihak yang berpikir bisa menekan, mendikte, atau memata-matai Presiden Prabowo demi agenda terselubung, mereka sangat salah besar. Pemerintahan ini berdiri atas mandat rakyat dan tidak akan pernah tunduk pada intimidasi atau gertakan intelijen gelap mana pun.

Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekad menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol.

Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun.

Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan/keepentingan pihak eksternal tertentu.

Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan.

Tindakan menyadap Presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuatannya harus diseret ke muka hukum.

Penelusuran hingga ke akar-akarnya ini penting sebagai momentum "bersih-bersih" total, agar tidak ada lagi oknum atau kekuatan terselubung (invisible hand) yang mencoba merusak kedaulatan hukum dan stabilitas pemerintahan dari dalam.

Mengingat sasaran penyadapan adalah Kepala Negara/Simbol Negara, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etik atau UU ITE biasa, melainkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Penegak hukum harus menerapkan pasal-pasal terberat kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama sang otak kejahatan.

Penetapan status tersangka terhadap oknum yang terlibat termasuk oknum perwira tinggi membuktikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum dan pbersih-bersih internal di tubuh Polri berjalan dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan dengan sangat solid, fokus, dan efektif. Kerja-kerja strategis untuk rakyat tidak terganggu sedikit pun oleh upaya pembocoran atau penyadapan ilegal tersebut.

Partai Gerindra mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar pelanggaran hukum administratif atau disiplin kepolisian, melainkan bentuk mata-mata atau spionase internal yang berpotensi melumpuhkan komando tertinggi pertahanan negara. Kasus ini harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas sebagai ancaman terhadap stabilitas konstitusional.

Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan.

Negara hadir untuk memastikan bahwa hukum dan kedaulatan berada di atas segala bentuk intrik politik kotor.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan sistem keamanan informasi dan intelijen negara demi melindungi simbol-simbol negara serta menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peristiwa ini harus memicu pembersihan menyeluruh di ring pengamanan dan Intelijen Negara. Perlu ada pemeriksaan ulang loyalitas secara ketat terhadap seluruh personel di lingkaran terdekat Presiden untuk memastikan tidak ada lagi 'duri dalam daging'.