Penyadapan Prabowo, Gerindra Minta Loyalitas Orang Dekat Presiden Diperiksa
Gerindra mendorong pemeriksaan ulang loyalitas seluruh personel di lingkaran pengamanan Presiden Prabowo Subianto.
Sugiat meminta Bareskrim mengusut pihak yang diduga menjadi penggerak, pemberi perintah, dan penyandang dana.
Gerindra menilai penyadapan Presiden berpotensi mengancam keamanan serta kedaulatan negara.
Jakarta, IDN Times - Partai Gerindra mendorong pembersihan menyeluruh di lingkaran pengamanan Presiden RI, Prabowo Subianto menyusul terungkapnya kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Seluruh personel yang berada di sekitar Presiden diminta menjalani pemeriksaan ulang loyalitas secara ketat.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengamanan dan intelijen negara. Langkah itu diperlukan agar tidak ada lagi pihak internal yang justru membahayakan keamanan Presiden.
"Peristiwa ini harus memicu pembersihan menyeluruh di ring pengamanan dan Intelijen Negara. Perlu ada pemeriksaan ulang loyalitas secara ketat terhadap seluruh personel di lingkaran terdekat Presiden untuk memastikan tidak ada lagi 'duri dalam daging," ujar Sugiat dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
1. Memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan akses dan kewenangannya demi kepentingan tertentu
Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta usai melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 30 Oktober 2026 (dok. Sekretariat Presiden) Sugiat menilai, dugaan penyadapan terhadap Prabowo menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan intelijen negara. Dia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menyasar personel yang berada di lingkungan terdekat Presiden.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan akses dan kewenangannya demi kepentingan tertentu.
"Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat di dalam birokrasi. Ini adalah sinyal tegas bahwa era pembiaran sudah selesai, negara akan melakukan pembersihan total tanpa toleransi sedikit pun," kata dia.
Dia juga menilai penyadapan terhadap Presiden berpotensi menjadi bentuk spionase internal yang dapat mengancam stabilitas konstitusional dan keamanan nasional.
2. Jangan berhenti pada eksekutor, otak penyadapan harus diungkap
Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026) (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Selain mendorong evaluasi internal, Sugiat meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan tersebut. Dia menegaskan, penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada eksekutor lapangan atau oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus mengungkap pihak yang diduga menjadi otak penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana.
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," ujar Sugiat.
Dia menilai sulit diterima jika tindakan menembus sistem pengamanan Presiden dilakukan hanya atas inisiatif pribadi tanpa adanya perintah atau dukungan sistemik. Karena itu, penyidik juga diminta membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan institusi lain, pihak swasta, maupun aktor eksternal yang memanfaatkan oknum tertentu untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan.
3. Gerindra sebut penyadapan ancam kedaulatan negara
Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Sugiat menilai, penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan pelanggaran etik atau kejahatan siber. Dia menyebut tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.
Menurut dia, aparat perlu mendalami secara transparan motif di balik tindakan tersebut, apakah murni kejahatan informasi, memiliki motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau melibatkan jaringan dan kepentingan pihak eksternal tertentu.
"Tindakan menyadap Presiden bukan lagi sekadar kejahatan siber atau pelanggaran etik, melainkan tindakan sabotase dan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara," kata dia.
Sugiat juga mengapresiasi langkah Kapolri beserta jajaran Mabes Polri, termasuk Bareskrim dan Divisi Propam, yang menindak pihak-pihak yang diduga melanggar hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Meski meminta kasus diusut hingga ke akar-akarnya, Gerindra mengajak masyarakat tidak berspekulasi dan mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
