Kata Istana saat Ditanya Siapa Dalang Penyadapan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memecat Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.
Selain Listyo, kasus penyadapan turut melibatkan Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, dengan sasaran Presiden, menteri, pimpinan partai, serta tokoh ormas.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan dalang dan motif penyadapan belum diketahui karena masih diselidiki Polri; Istana menilai perbuatan ini berpotensi mengarah pada makar.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memecat Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain.
Tersangka dalam kasus ini adalah Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo belum mengetahui siapa dalang atau otak pelaku penyadapan.
"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Selain itu, Prasetyo juga mengaku belum mengetahui apa motif di balik penyadapan tersebut.
"Belum, belum, belum. Tapi bahwa ada proses dan ini kan Kepala Negara, ya. Kepala Negara, kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai, termasuk tokoh-tokoh ormas," kata dia.
Prasetyo menyampaikan, kasus tersebut bisa masuk kategori makar. Sebab, bisa dianggap membahayakan keamanan Kepala Negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," imbuhnya.
