35 Kartu Nusuk Belum Aktif, Kemenag Koordinasi dengan Arab Saudi
- Pemerintah pastikan jemaah belum dapat kartu nusuk dalam layanan haji 2025.
- Ketua PPIH Arab Saudi 2025 menyebutkan sekitar 35 ribu jemaah belum mendapat kartu nusuk.
- Muncul dinamika dalam proses transisi besar dalam tata kelola perhajian di Arab Saudi, sehingga muncul penyesuaian-penyesuaian di lapangan.
Madinah, IDN Times - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, terkait dampak sistem syarikah atau perusahaan dalam pelayanan ibadah haji 2025.
Ketua Petugas Penyeleggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2025, Muchlis Muhammad Hanafi menyebutkan ada sekitar 35 ribu jemaah belum mendapat kartu nusuk. Pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Jadi ditegaskan kita tidak lagi mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencari solusi bagi persoalan yang muncul di lapangan ini. Rapat evaluasi ini juga sangat penting, karena saat ini kita sedang berada pada proses transisi dalam tata kelola perhajian di Arab Saudi maupun juga di Indonesia. Sehingga muncul atau sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan," ujar Muchlis di Madinah, Arab Saudi, Rabu (14/5/2025).
"Baik bagi kita pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji reguler, begitu juga dengan pemerintah Arab Saudi, dengan para syarikat yang menjadi penyedia layanan bagi jemaah haji dari luar negeri," sambung dia.
1. Pelayanan belum optimal karena masih masa transisi
Muchlis menjelaskan saat ini memang sedang ada penyesuaian-penyesuaian dalam proses transisi besar yang sedang terjadi, dalam tata kelola perhajian di Arab Saudi, sehingga muncul dinamika dan diharapkan bisa bersama-sama mencari solusinya.
"Mengapa mereka tahu bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia ini belum maksimal, belum dianggap optimal? Itu indikator utamanya adalah distribusi dan aktifasi kartu nusuk," ujar dia.
Masih rendahnya distribusi dan aktifasi kartu nusuk, kata Muchlis, membuat sekitar 35 ribu jemaah Indonesia belum aktif nusuknnya.
"Jadi dari 90 ribuan jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi melalui Madinah ini, itu ada 35 ribu yang belum aktif nusuknya," kata dia.
"Tentu pemerintah urusi, galau, ini sudah banyak yang tiba tapi kok pelayanan belum diberikan? Apa kendalanya? Semula, misalnya para syarikat mengatakan tidak optimalnya itu karena jemaah haji Indonesia tersebar di beberapa syarikat," sambungnya.
2. Capaian syarikat berbeda-beda
Muchlis mengatakan ada beberapa syarikat yang angka capaiannya tinggi, sampai 88 persen, 79 persen, tapi ada juga yang rendah. Karena itu, kata dia, petugas-petugas haji Indonesia proaktif membantu syarikat dalam mendistribusikan kartu nusuk kepada jemaah.
"Dan alhamdulillah setelah kita terbitkan edaran terkait dengan akselerasi distribusi dan aktifasi kartu nusuk ini, itu capaiannya meningkat. Mudah-mudahan kita diberi waktu dalam 48 jam ini para syarikat dengan dibantu oleh petugas-petugas kita sudah harus menyerahkan kartu nusuk itu kepada jamaah haji Indonesia. Apa pentingnya kartu nusuk ini? Jadi kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian," tegas dia.
Muchlis membandingkan jika jemaah punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas dan pergerakan dalam perhajian berbasis pada kartu nusuk. Misalnya jika mau masuk Kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat.
3. Jemaah tanpa nusuk masih bisa masuk Makkah
Walaupun dalam catatan Kemenag distribusi kartu nusuk ini belum optimal, menurut Muchlis, jemaah masih bisa masuk Makkah. Itu masih bisa ditolerir dengan menunjukkan misalnya visa haji.
"Begitu juga saat masuk Masjidil Haram, ketentuannya tidak boleh tanpa kartu nusuk. Cuma karena memang disadari bahwa distribusi kartu nusuk ini belum optimal, maka dengan diantar oleh petugas syarikat atau menunjukkan visa haji, itu bisa masuk (Masjidil Haram)," kata dia.
"Jadi mengapa ini belum optimal? Ada banyak faktor. Ada dari pihak syarikahnya juga, dari pihak kita, dari pihak jemaah mungkin yang sudah sibuk dengan ibadah, bahkan sebagian kecil kartu nusuk juga masih dalam proses pencetakan oleh Kementerian Haji. Jadi sekali lagi kita semangatnya adalah mencari solusi bagi persoalan yang muncul dalam dinamika di lapangan ini," sambungnya.
Maka itu, kata Muchlis, Kementerian Haji Arab Saudi berpesan betul agar pemerintah Indonesia mensosialisasikan kepada jemaah, tentang pentingnya kartu nusuk. Karena nanti masuk ke Kota Makkah, Masjidil Haram, pergerakan ke Arofa, Muzdalifah, Mina, itu nanti kartu nusuk.
"Jadi ini bagian dari transformasi perhajian yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui digitalisasi. Jadi semua sekarang proses itu melalui e-Haj. Semua kontrak kita, proses pemvisaan itu melalui e-Haj. Nanti dari e-Haj itu terbit kartu nusuk ini," kata dia.
Artinya, kata Muchlis, jemaah memang sudah membeli layanan kepada syarikat-syarikat, kemudian syarikat menggaransi visasnya. Jemaah mendapat visa dan bisa berangkat ke tanah suci.
"Maka bukti identitas bahwa kita ini adalah jemaah haji yang sudah memiliki paket layanan, sudah punya visa, sudah punya yang menggaransinya, jadi semacam kafil, syarikat, itu semacam kafil bagi jemaah kita. Maka ini menjadi identitas jemaah haji kita," ujar dia.
4. Jemaah diimbau tetap tenang
Muchlis mengatakann Kementerian Haji Arab Saudi mengimbau agar mensosialisasikan pentingnya kartu nusuk. Kepada jemaah yang belum mendapatkan nusuk juga agar tetap tenang, karena ada beberapa solusi yang bisa diberikan, di antaranya pendampingan dari petugas syarikat, menunjukkan nomor visa.
"Pak, jaminannya sendiri kalau misalnya jemaah kan kemarin kan dikhawatirkan pada saat mau check point, mereka dikhawatirkan tidak bisa masuk, bahkan diturunkan dari pihak syarikatnya itu seperti apa sih? Sejauh ini jemaah yang akan masuk ke Makkah itu belum ada yang terhambat karena kartu nusuknya," kata dia.
Muchlis menegaskan yang terjadi di lapangan sejatinya karena dalam proses keberangkatan jemaah perlu adanya penyesuaian data, antara data yang milik syarikat dengan data yang ada di misalnya bayan tarhil atau keterangan keberangkatan dari Indonesia.
"Nah, ini tadi sudah disinkronkan bahwa dalam 48 jam sebelum keberangkatan jemaah itu, itu sudah ada sinkronisasi data terkait dengan jemaah yang akan diberangkatkan ke Makkah, sehingga tidak terhambat dalam prosesnya, termasuk ketika berada di check point menuju Makkah. Kita diberi waktu 48 jam, bukan hanya kita, tapi juga syarikat diberi waktu 48 jam untuk menuntaskan 35 ribu kartu nusuk yang belum tersebut," tegasnya.
