Pramono Anung Larang Sahur on The Road yang Picu Kerawanan di Jakarta
- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan selama Ramadan.
- Larangan tidak bersifat mutlak terhadap semua SOTR, hanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum yang akan ditindak tegas.
- Pramono juga menyoroti isu sweeping rumah makan oleh organisasi masyarakat menjelang Ramadan dan menegaskan Pemprov telah menyiapkan pengawasan menyeluruh untuk momen Ramadan dan Idul Fitri.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberi larangan tegas bagi kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan selama Ramadan. Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait risiko tawuran yang kerap terjadi dalam kegiatan SOTR.
Menurutnya, prinsip utama yang dipegang Pemprov adalah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama Ramadan.
"Ya pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan. Pokoknya yang itu nggak," ujar Pramono, Sabtu (14/2/2026).
1. Tindak tegas untuk aktivitas berisiko
Pemprov DKI menekankan, larangan tidak bersifat mutlak terhadap semua SOTR. Hanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum yang akan ditindak tegas.
Dalam beberapa tahun terakhir, SOTR kerap menjadi sorotan karena berujung bentrokan antar kelompok atau menimbulkan gangguan lalu lintas, sehingga potensi risiko keamanan tidak bisa diabaikan.
Pramono menekankan prioritas Pemprov adalah menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat Jakarta selama Ramadan.
2. Menanggapi isu sweeping oleh ormas
Selain SOTR, Pramono juga menyoroti isu sweeping rumah makan oleh organisasi masyarakat menjelang Ramadan. Ia menegaskan, penyambutan Ramadan harus dilakukan dalam semangat damai dan kerukunan.
"Periode menyambut Imlek dari tanggal 13 sampai 17. Nanti tanggal 18, Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah Ramadan dan juga menyambut Idul Fitri," kata Pramono.
3. Tidak ada toleransi untuk sweeping
Pramono menegaskan, Pemprov telah menyiapkan pengawasan menyeluruh untuk momen Ramadan dan Idul Fitri. Sweeping oleh ormas atau pihak lain tidak akan diizinkan.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," beber Pramono.
Pemprov DKI menginginkan ketertiban sekaligus memastikan masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan nyaman.
