5 Hal Ini Dinilai Bisa Buat Moeldoko Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi

Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, salah satu hal yang bisa membuat Moeldoko bisa di-reshuffle dari kabinet adalah isu kudeta Partai Demokrat. Menurut Ujang, sebagai Kepala Staf Kepresidenan tak elok melakukan tindakan kudeta seperti itu.

"Kudeta itu kan ilegal. Tak sesuai ketentuan UU dan lain-lain. Masa iya, pejabat negara menabrak aturan yang ada. Tindakan kudeta itu sama aja mengajari masyarakat untuk mengambil milik orang dengan cara tidak sah," ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Senin (19/4/2021).

Selain itu, Ujang menilai, selama menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tidak memiliki gebrakan hebat. Bahkan, kinerjanya dianggap biasa-biasa saja.

"Kinerjanya juga biasa-biasa saja. Tak mampu mengorkestrakan lembaga-lembaga negara. Soal konflik agraria saja macet di atas meja kerjanya," jelas Ujang.

Senada dengan Ujang, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Moeldoko memang bisa saja jadi kandidat menteri yang di-reshuffle karena terlibat dalam polemik Partai Demokrat.

Menurut Adi, keterlibatan Moeldoko dalam dualisme kepemimpinan Partai Demokrat akhirnya dinilai negatif oleh masyarakat.

"Sejumlah pihak desak Presiden ganti Moeldoko karena soal dualisme Demokrat, bukan kinerja. Itu aja yang ramai," tutur Adi kepada IDN Times, Senin (19/4/2021).

Terkait kinerja Moeldoko, Adi mengatakan, sejauh ini KSP masih tetap efektif menjadi corong Istana.

"Sejauh ini tak ada masalah tentang kinerja Moeldoko. KSP masih efektif jadi corong Istana. Tapi sekali lagi, karena soal dualisme Demokrat, soal kinerja Moeldoko diabaikan, yang disorot terkait itu saja," terang Adi.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, reshuffle kabinet memang hak presiden. Namun, tindakan kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko dianggap telah melanggar etika birokrasi.

"Namun, jika merujuk keterlibatannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat, di mana telah melanggar etika birokrasi dan pejabat tinggi negara, maka sangat layak untuk di-reshuffle," ujar Herman kepada IDN Times, Senin (19/4/2021).