Inggris Tinjau Sistem Pengamanan Pejabat Usai Pembunuhan Eks Menteri
- Pemerintah Inggris mengevaluasi pengamanan pejabat dan figur publik setelah mantan menteri Ann Widdecombe dibunuh di rumahnya di Devon pada Juli, dengan motif yang disebut ideologis.
- Mantan Penasihat Keamanan Nasional Stephen Lovegrove memimpin kajian enam bulan mengenai ancaman fisik, siber, dan polarisasi sosial bagi keluarga kerajaan hingga pejabat daerah.
- Pemerintah memperluas pengawalan bagi mantan politisi, termasuk petugas penghubung dan keamanan rumah, sementara oposisi menilai respons terlambat di tengah tingginya intimidasi kandidat pemilu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris mengumumkan evaluasi terhadap sistem pengamanan pejabat dan figur publik pada Senin (12/10/2026). Peninjauan keamanan ini dilakukan untuk merespons peningkatan ancaman serta memastikan keselamatan para pejabat di seluruh negeri.
Keputusan tersebut diambil setelah terjadinya aksi kekerasan yang menewaskan seorang politisi senior. Peningkatan sistem keamanan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan proses demokrasi tetap berjalan aman tanpa ancaman kekerasan.
1. Kasus pembunuhan Ann Widdecombe picu evaluasi sistem keamanan
Mantan pemimpin Partai Brexit Nigel Farage dan anggota Partai Brexit Ann Widdecombe tiba untuk menghadiri sesi pengambilan suara di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, pada 17 September 2019. (ANTARA FOTO/REUTERS/Vincent Kessle) Evaluasi sistem keamanan ini dipicu oleh kasus pembunuhan mantan menteri junior Partai Konservatif, Ann Widdecombe, di kediamannya di Devon pada Juli lalu. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pembunuhan tersebut bermotif ideologis dan berkaitan erat dengan pandangan politik korban.
Pihak kepolisian telah mendakwa Joshua Kerry atas tuduhan pembunuhan dan terorisme terhadap figur publik. Kerry juga dituduh mencoba menerobos kediaman politisi Nigel Farage, yang memicu penyelidikan khusus oleh badan pengawas kepolisian independen (IOPC).
"Serangan terhadap siapa pun di ruang publik adalah serangan terhadap kita semua dan menjadi ancaman bagi demokrasi," ujar Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood.
2. Stephen Lovegrove ditunjuk pimpin evaluasi sistem pengamanan pejabat
ilustrasi bendera Inggris (unsplash.com/Michael Starkie Kementerian Dalam Negeri menugaskan mantan Penasihat Keamanan Nasional, Stephen Lovegrove, untuk memimpin evaluasi independen. Tim tersebut diberi waktu enam bulan untuk mengkaji potensi ancaman fisik, kejahatan siber, serta polarisasi sosial di masyarakat.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi keluarga kerajaan, jajaran menteri, anggota parlemen, hingga pejabat daerah. Kajian ini juga diselaraskan dengan anggaran dan personel untuk dialokasikan bagi pihak yang paling berisiko.
"Terlihat jelas bahwa perlindungan bagi mereka yang mengabdi saat ini belum memadai," ujar Shabana Mahmood, dilansir The Independent.
3. Pemerintah Inggris perluas pengawalan bagi mantan politisi
potret bendera Inggris (pexels.com/Shola Pixel) Pemerintah Inggris akan memperluas dukungan pengawalan kepolisian bagi para tokoh politik yang sudah tidak aktif menjabat di parlemen. Skema perlindungan tambahan ini mencakup penyediaan petugas polisi narahubung serta peningkatan keamanan tempat tinggal bagi mantan anggota parlemen, anggota dewan bangsawan, dan juru bicara partai.
Langkah ini didukung oleh data Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan bahwa 55 persen kandidat pemilu pernah mengalami intimidasi selama proses politik. Peningkatan pengamanan tersebut bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan para tokoh publik di ruang terbuka.
Sementara itu, pihak oposisi mengkritik respons pemerintah yang dinilai lambat.
"Evaluasi ini patut disambut, tetapi mengecewakan karena pemerintah baru bertindak setelah rekan kami terbunuh dan adanya ancaman selama berbulan-bulan," ujar Juru Bicara Urusan Dalam Negeri Reform UK, Zia Yusuf.
