6 Ribu Serikat Pekerja Tolak Rancangan Aturan Kemasan Kemenkes

04 Jun 2026, 22:00 WIB

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add as Preferred source

6 Ribu Serikat Pekerja Tolak Rancangan Aturan Kemasan Kemenkes

Ilustrasi petani tembakau. (Dok. Istimewa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Enam ribu pekerja padat karya menolak rancangan aturan kemasan Kemenkes karena khawatir berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya pengangguran.
Serikat pekerja menilai penyeragaman kemasan rokok dapat memperparah peredaran rokok ilegal yang kini sudah mencapai sekitar 13 persen di Indonesia.
FSP RTMM-SPSI meminta Kemenkes melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap jutaan pekerja sektor padat karya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

September 2024

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan pertama kali muncul, dan sekitar enam ribu pekerja mulai menyuarakan penolakan melalui platform resmi masukan publik.

4 Juni 2026

Ketua PD DIY FSP RTMM-SPSI Waljid Budi Lestarianto menyampaikan bahwa serikat pekerja menolak rancangan aturan kemasan polos karena dikhawatirkan memicu PHK dan gejolak sosial.

kini

FSP RTMM-SPSI terus meminta Kemenkes mempertimbangkan dampak aturan terhadap jutaan pekerja sektor padat karya serta risiko meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Enam ribu pekerja padat karya menolak rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan penyeragaman kemasan produk hasil tembakau.
Who?
Penolakan disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melalui pimpinan daerah dan pengurus pusatnya.
Where?
Aksi penolakan dilakukan secara daring melalui kanal masukan publik Kementerian Kesehatan, dengan pernyataan resmi disampaikan di Jakarta.
When?
Pernyataan disampaikan pada Kamis, 4 Juni 2026, setelah proses konsultasi publik yang berlangsung sejak September 2024.
Why?
Pekerja khawatir aturan kemasan polos akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal, meningkatnya pengangguran, serta memperluas peredaran rokok ilegal di Indonesia.
How?
Para pekerja mengirimkan penolakan melalui unggahan di platform resmi masukan publik dan menyebarkan tautan survei untuk menggalang dukungan sesama pekerja sektor padat karya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada banyak pekerja, enam ribu orang, yang bilang tidak mau aturan baru dari Kementerian Kesehatan tentang bungkus rokok. Mereka takut kalau semua bungkus disuruh sama, nanti banyak orang kehilangan kerja. Pemimpin serikat bilang bisa juga makin banyak rokok jahat yang tidak resmi. Sekarang mereka masih minta aturan itu dipikir lagi supaya aman buat semua pekerja.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Penolakan enam ribu pekerja terhadap rancangan aturan kemasan menunjukkan kuatnya partisipasi publik dalam proses kebijakan. Melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan, para pekerja menyampaikan pandangan mereka secara tertib dan kompak, menandakan kesadaran tinggi akan pentingnya keberlanjutan lapangan kerja serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan kondisi ekonomi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Enam ribu pekerja padat karya melayangkan penolakan mereka atas rancangan aturan standarisasi kemasan melalui kanal masukan publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketua Pimpinan Daerah DIY Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD DIY FSP RTMM-SPSI), Waljid Budi Lestarianto, mengatakan, para pekerja menolak rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP No. 28/2024).

"Serikat pekerja khawatir bahwa usulan pasal penyeragaman kemasan atau kemasan polos akan mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan menimbulkan gejolak sosial," katanya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

1. Sebanyak enam ribu pekerja yang sudah kirim penolakan

Gedung Kemenkes RI (IDN Times/Sunariyah)

Dia mengatakan, para pekerja telah menyuarakan penolakan sejak pertama Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan muncul pada September 2024 melalui platform resmi.

"Ada sekitar 6.000-an pekerja yang sudah upload suara penolakan mereka. Mereka juga kompak, saling share link survey masukan. Ini demi keberlangsungan sawah ladang pekerja," ujar dia.

2. Peredaran rokok ilegal akan meningkat

ilustrasi Petani Tembakau Deli (Dok. IDN Times)

Sebelumnya, usai menghadiri Konsultasi Publik, Henry Wardhana selaku Ketua Umum PP FSP RTMM–SPSI, mengatakan, pihaknya menolak rancangan peraturan yang tidak mempertimbangkan keberadaan pekerja dalam proses penyusunannya dan menyulitkan pengawasan rokok ilegal yang tengah digalakkan pemerintah.

"Saat ini saja, peredaran rokok ilegal di Indonesia sudah di kisaran 13 persen, maka kalau penyeragaman kemasan ini tetap dipaksakan, maka peredaran rokok ilegal bisa mencapai 35 persen," kata Henry.

3. Jutaan pekerja kehilangan mata pencahariannya

Petani menunjukkan warna tembakau coklat, dampak diguyur hujan (IDN Times/Ruhaili)

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan lapangan pekerjaan yang terbatas, FSP RTMM-SPSI meminta Kemenkes untuk mempertimbangkan dengan komprehensif dampak aturan yang akan menekan keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor padat karya. Terlebih, Kementerian Tenaga Kerja tidak kunjung dilibatkan hingga konsultasi publik terakhir.

"Jika dipaksakan untuk diterapkan, masifnya peredaran rokok ilegal bukan hanya menggerus pendapatan negara, tapi beban negara akan bertambah. Beban bahwa ada jutaan pekerja kehilangan mata pencahariannya, beban dari petani yang kehilangan sawah ladangnya. Total ada 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya, apakah negara sanggup untuk menanggung beban enam juta orang ini?" kata Henry.