Jakarta, IDN Times - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkap sekitar 7.000 buruh di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat rencana relokasi produksi ke Vietnam.
Dua perusahaan otomotif tersebut berinisial PT J dan PT S yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur.
Menurut Said, PT J memiliki sekitar 7.000 pekerja dengan potensi PHK yang sempat dibicarakan mencapai 4.000 pekerja. Sementara PT S memiliki sekitar 4.000 pekerja dengan potensi PHK sekitar 3.000 pekerja.
“PHK juga terjadi kemungkinan besar di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur. Kalau tidak hati-hati penanganan, saya sebagai penasehat khusus Presiden Republik Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sudah datang ke sana. Saya akan datang kembali untuk melakukan mitigasi,” ujar Said saat ditemui IDN Times dalam Rapat Kerja Nasional KSPI, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).
Said menjelaskan, KSPI bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menempuh jalur internasional dengan menggandeng Serikat Buruh Jepang. Langkah tersebut dilakukan untuk meyakinkan prinsipal di Jepang tidak memindahkan pabrik tersebut ke Vietnam.
Terkait identitas dua pabrik otomotif tersebut, Said belum bersedia mengungkapkan identitasnya. Sebab kata Said, pihak perusahaan masih melakukan negosiasi dengan serikat pekerjanya.
“Kenapa saya belum sebut? Karena perusahaan itu kan masih negosiasi dengan serikat pekerjanya, sudah hampir setahun negosiasi itu,” beber Said.
Meski demikian, Said menilai angka potensi tersebut masih bersifat sementara dan belum final, karena relokasi produksi ke Vietnam belum diputuskan.
“Kalau kita bisa meyakinkan prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan karena ini juga belum terjadi. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan, berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” jelas Said.
Menurut dia, pemindahan pabrik otomotif tersebut kemungkinan didasari atas keputusan prinsipal perusahaan di Jepang.
“Kalau prinsipal di Jepang kan agak sulit, berarti harus G to G, government to government. Oleh karena itu, nanti pendekatan kita akan meyakinkan prinsipal juga melalui manajemen yang ada di Pasuruan dan Mojokerto ini untuk meyakinkan prinsipal di Jepang,” kata Said.
Said turut menegaskan, rencana relokasi tersebut bukan didasari iklim investasi di Indonesia yang tidak menarik. Menurutnya, langkah itu lebih didorong strategi bisnis perluasan perusahaan di kawasan Asia Pasifik.
“Buktinya apa? Mereka tetap ada, cuma sebagian dipindahkan,” tegas dia.