KSPI Ungkap 8.500 Buruh di Pulau Jawa Terancam PHK Imbas Tekanan Global

21 Jun 2026, 14:54 WIB

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Said Iqbal mengungkap sekitar 8.500 buruh di Jawa Barat dan Jawa Timur terancam PHK akibat dampak perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu ketidakpastian ekonomi global.
PT Pakarin dan PT Feng Tay menjadi perusahaan paling terdampak dengan ribuan pekerja dirumahkan, sementara industri otomotif juga berisiko karena pergeseran produksi ke luar negeri.
Pemerintah bersama serikat buruh menyiapkan langkah mitigasi seperti dana tampungan pesangon, komunikasi dengan Nike, serta relaksasi pajak sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mencegah gelombang PHK.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 8.500 buruh di sejumlah kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur terancam kehilangan pekerjaan akibat ketidakpastian ekonomi global yang dipicu perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Industri yang terancam PHK, berasal dari industri kertas, alas kaki hingga komponen otomotif yang terdampak penurunan permintaan ekspor dan kenaikan biaya produksi.

Temuan tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, setelah melakukan kunjungan ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta untuk melihat langsung kondisi perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mengatakan, perusahaan yang paling rentan adalah perusahaan berorientasi ekspor dan industri yang masih mengandalkan bahan baku impor. Konflik yang berkepanjangan membuat permintaan pasar luar negeri melemah, sementara biaya produksi ikut meningkat.

“Hasil temuan tersebut memang benar akibat, saya ulangi, akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat mempengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, pemerintah bersama serikat buruh harus segera melakukan langkah mitigasi agar ancaman PHK tidak berubah menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja massal.

“Ada beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya menemukan beberapa kasus yang harus segera diambil langkah-langkah mitigasi. Saya ulangi sekali lagi, harus segera diambil langkah-langkah mitigasi oleh pemerintah bersama serikat buruh,” ujarnya.

1. PT Pakarin dan Feng Tay jadi perusahaan paling terdampak

Ilustrasi PHK. (Pixabay/Rosy-Bad Homburg-Germany)

Said mengungkapkan, sekitar 2.500 pekerja PT Pakarin di Mojokerto, Jawa Timur, terancam PHK setelah sebagian besar operasional perusahaan berhenti. Saat mengunjungi pabrik tersebut, ia mendapati sekitar empat per lima kegiatan produksi sudah tidak berjalan.

“Ditemukan ada potensi ancaman, saya ulangi, ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK,” katanya.

Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, modal kerja PT Pakarin sebesar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun tersimpan di Bank Prima yang kemudian dilikuidasi dan berada di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kondisi tersebut membuat perusahaan kesulitan melanjutkan operasional.

Selain PT Pakarin, Said juga menemukan sekitar 4.000 pekerja PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang telah dirumahkan dan berpotensi terkena PHK. Perusahaan produsen sepatu tersebut tengah menunggu kepastian order baru dari Nike.

“Temuan awal menyatakan bahwa orderan sepatu Nike ke PT Feng Tay sudah selesai. Sehingga menunggu orderan berikutnya ini belum ada kepastian sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan,” ujar dia.

Ancaman serupa juga ditemukan di dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto. Meski belum menyebut nama perusahaan, Said mengatakan, ribuan pekerja berpotensi terdampak karena prinsipal dari Jepang berencana memindahkan sebagian produksi kendaraan listrik ke Vietnam.

2. Pemerintah siapkan berbagai langkah pencegahan PHK

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di halaman Gedung Kemnaker Jakarta. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Said menyampaikan, dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Sebagai Penasihat Khusus Presiden, ia bertugas memberikan analisis dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait ancaman PHK.

“Mitigasi yang saya lakukan sebagai Penasihat Khusus Presiden sekaligus juga masih Presiden KSPI adalah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, itu yang paling penting,” ujarnya.

Untuk kasus PT Pakarin, pemerintah akan mengupayakan perlindungan hak pekerja, termasuk mengusulkan pembentukan dana tampungan yang dapat menerima pencairan dana dari LPS guna membayar pesangon para pekerja.

“Langkah pertama kami akan mengusulkan ada semacam dana tampungan yang menerima dana LPS untuk membayar pesangon karyawan,” kata Said.

Sementara untuk PT Feng Tay, pihaknya akan memanfaatkan jaringan serikat buruh internasional untuk berkomunikasi dengan Nike agar order produksi tidak dikurangi dan jika memungkinkan diperpanjang.

“Saya punya jalur melalui industrial. Kita akan meyakinkan Nike ordernya jangan dikurangin, harus kalau bisa tetap diperpanjang,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya relaksasi pajak untuk perusahaan agar biaya produksi dapat ditekan dan tenaga kerja tetap terserap.

3. Said Iqbal sebut instruksi Presiden Prabowo fokus cegah PHK

Presiden Partai Buruh Said Iqbal temui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk undang Presiden Terpilih Prabowo Subianto. (IDN Times/Amir Faisol)

Said menegaskan, langkah turun langsung ke lapangan dilakukan untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bisa mengantisipasi persoalan ketenagakerjaan sedini mungkin.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada saya dan juga kepada orang dekat beliau, yaitu Pak Profesor Sufmi Dasco Ahmad untuk meminta saya memitigasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di perusahaan sehingga berpotensi bisa terjadinya PHK,” kata dia.

Menurutnya, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan berjalan baik, termasuk dukungan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ikut turun ke lapangan. Ia menilai sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan serikat buruh menjadi kunci untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri nasional.

“Dengan kesimpulan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tugas saya sebagai Penasihat Khusus Presiden bersama Konfederasi Serikat Pekerja KSPI sudah melakukan langkah-langkah mitigasi awal untuk menghindari terjadinya PHK,” ujar Said.

Menurut dia, perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berkepanjangan serta lonjakan harga minyak dunia memang sulit dikendalikan Indonesia, tetapi dampaknya terhadap pekerja harus ditekan semaksimal mungkin.