Jakarta, IDN Times - Abu vulkanik dari peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian pemerintah setelah sebarannya mencapai wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hibrida yang menggunakan dua metode teknis intervensi atmosfer secara intensif. Kepala BNPB, Suharyanto menjelaskan operasi OMC ini difokuskan dari Posko Bandara Pondok Cabe.
Suharyanto menjelaskan, OMC hibrida menggunakan dua metode intervensi atmosfer. Teknik yang dipilih bergantung pada ada atau tidaknya awan di wilayah operasi.
Ketika awan tersedia, pesawat melakukan stimulasi hujan. Sementara ketika tidak terdapat awan yang cukup, petugas menggunakan water mist untuk membantu mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan di udara.
"Saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan berbahaya," kata Suharyanto, dikutip dari ANTARA pada Rabu (9/9/2026).
Dengan kombinasi kedua metode tersebut, OMC dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca di wilayah yang menjadi sasaran operasi.
Suharyanto juga menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan alternatif pergerakan armada pesawat untuk menjangkau sebaran abu secara optimal.
Percepatan intervensi ini juga dilakukan karena status Gunung Anak Krakatau yang ditingkatkan pada Level III (Siaga) sejak 2 Juli 2026 yang berdampak pada tiga kabupaten dan 15 kecamatan.
“Disiapkan alternatif pergerakan armada pesawat dari Majalengka seiring dibukanya kembali operasional Bandara Kertajati untuk menjangkau sebaran abu secara optimal,” ujarnya.
Suharyanto juga menyebut peningkatan aktivitas Anak Krakatau bahkan sempat menghambat operasional delapan bandara utama di Indonesia, yang mencakup keberangkatan maupun kedatangan pesawat.
“Erupsi Gunung Anak Krakatau sempat menghentikan operasional delapan bandara utama, termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma,” ujarnya.
Karena itu, operasi modifikasi cuaca tidak hanya diarahkan untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan aktivitas yang terganggu akibat sebaran abu.
Menurutnya, sebaran abu ini berdampak pada aktivitas masyarakat, sekolah, nelayan yang memicu gangguan kesehatan berupa iritasi dan pernafasan. Namun, pihak BNPB mengonfirmasi belum ada laporan terkait korban jiwa maupun penetapan status darurat.
“Belum ada laporan korban jiwa maupun penetapan status kedaruratan resmi dari pemerintah daerah setempat,” kata dia.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah pusat menghentikan penanganan. BNPB tetap menyalurkan bantuan darurat atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan berkoordinasi dengan BMKG serta BPBD di wilayah terdampak.
Selaras dengan penetapan status ini, berdasarkan laporannya, Badan Geologi juga menjelaskan bahwa tubuh Gunung Anak Krakatau belum berpotensi mengalami runtuhan yang dapat memicu ancaman tsunami seperti pada tahun 2018.