Ada Wacana Pilkada Tak Langsung, Baleg DPR Tunggu Sikap Pemerintah

17 Des 2024, 15:41 WIB

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sebut pihaknya menunggu sikap pemerintah bahas kepala daerah dipilih DPRD. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menanggapi usulkan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD. Ia mengatakan, pihaknya menunggu sikap resmi dari pemerintah untuk membahas soal hal itu.

Bob Hasan juga mengatakan, belum pembahasan apakah usulan Prabowo terkait pemilihan tidak langsung kepala daerah ini akan dibahas pada 2025 mendatang.

"Intinya itu masuk ke prioritas apa tidak, itu aja dulu. Kalau kita di baleg menunggu pembahasan dulu," kata Bob Hasan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Dia mengatakan, pihaknya masih akan menunggu inisiatif dari pemerintah untuk mengusulkan pembahasan kepala daerah dipilih DPRD.

"Ya, tinggal menunggu dari pada inisiasi (pemerintah) karena baleg itu kan lembaga lintas fraksi," kata dia.

1. Akui belum ada arahan bahas wacana tersebut

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sebut pihaknya menunggu sikap pemerintah bahas kepala daerah dipilih DPRD. (IDN Times/Amir Faisol)

Bob Hasan mengatakan, hingga saat ini belum ada arahan membahas mengenai usulan Prabowo, yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung.

"Pokoknya inisiatif itu bisa datang dari mana saja dari DPR dari pemerintah, tetapi hari hari ini kan di Baleg belum ada gambaran atau arahan yang masuk," kata dia.

Lebih jauh, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan, nantinya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas secara komprehensif terkait wacana pemilihan tak langsung kepala daerah.

Hal ini menjawab adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa pemilihan kepala daerah secara tak langsung hanya akan mengganggu kedaulatan rakyat.

"Baleg itu melihatnya nanti kalaupun ada pembahasan terhadap pembahasan UU politik tersebut diperlukan pembahasan meaningfull partisipasi publik kita juga akan dengar FGD FGD atau keterangan dari publik," tutur dia.

2. Mendagri setuju kepala daerah dipilih DPRD

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Grand Ballroom, Hotel InterContinental, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024). (Dok. Kemendagri)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah ke depannya dipilih DPRD.

Tito mengaku mendukung usulan itu untuk meminimalkan besarnya anggaran pilkada.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," kata Tito.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti banyaknya kekerasan yang muncul di tengah masyarakat akibat memanasnya kontestasi politik pada pilkada. Tito sejak awal meyakini, dipilihnya kepala daerah melalui DPRD merupakan keputusan yang ideal.

"Belum lagi ada beberapa daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata dia.

3. Pemilihan kepala daerah tak langsung masih demokratis

Default Image IDN

Tito menganggap, dipilihnya kepala daerah melalui DPRD juga merupakan sebuah implementasi demokrasi. Hanya saja, demokrasi yang diwakilkan.

"Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," kata dia.

Meski begitu, Tito menegaskan, pemerintah akan meminta masukan dari berbagai pihak mengenai wacana tersebut.

"Tapi, ya, kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, kemendagri melakukan kajian," kata dia.