AJI Dorong Dewan Pers Buat Satgas Kasus Teror Jurnalis Victor Mambor
Jakarta, IDN Times - Menanggapi kasus meledaknya bom di rumah Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Jayapura, Papua yang juga jurnalis senior Victor Mambor, Aliansi Jurnalis Indepenten (AJI) Indonesia meminta agar ada satuan tugas khusus untuk menelusuri kasus ini langsung ke lapangan.
"Tentu kita berharap ke dewan pers bisa membuat satgas anti kekerasan jurnalis terkait kasus ini, terkait kasus yang dialami bang Viktor, karena skalanya ini sudah cukup masif dan membahayakan keselamatan jiwa. Dewan pers perlu turun ke lapangan bagaimana tim dari tim dari dewan pers menggali informasi sebanyak mungkin dan kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua, termasuk nanti di level nasional," kata ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim dalam Konferensi Pers Komite Keselamatan Jurnalis : Menyikapi Teror Bom pada jurnalis Papua Victor Mambor, Selasa (24/1/2023).
1. Serangan serius dan mengancam jiwa
AJI juga mendorong agar kepolisian bisa mengusus kasus ini secara tuntas hingga aktor pembuat teror dan pelakunya bisa ditemukan.
Dia mengatakan ini adalah pola yang sama dengan kasus teror yang dialami Victor yang juga jurnalis media Jubi beberapa waktu lalu, jadi meledaknya bom di dekat rumah Victor bukanlah teror pertama.
"Ini adalah serangan yang sangat serius ya saya rasa, mengancam jiwa, sangat mengancam serangan jiwa jurnalis," kata dia.
2. Sebut tidak ada penanganan jelas dari polisi
Meski kepolisian sudah menyelidiki kasus bom yang meledak di rumah Victor Mambor ini, Sasmito mengatakan bahwa tidak ada proses lanjutan yang benar-benar jelas dan merasa kasus ini mangkrak. Dia mengatakan jawaban dari Polisi tidak jelas.
"Sudah kita laporkan kepolisian tapi sampai hari ini tidak ada proses yang jelas, kasusnya mangkrak," katanya.
3. Kondisi teror bisa perburuk iklim kebebasan pers
Kondisi ini kata dia bisa memperburuk iklim kebebasan pers di Papua jika dibiarkan, tentu yang dirugikan bukan cuma pers, melainkan keselamatan jiwanya dipertaruhkan.
Kemudian adalah publik yang jadi korban, di mana publik tidak akan dapat informasi yang valid seputar Papua. Pemerintah juga tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat jika informasi yang valid tidak bisa dihasilkan oleh para Jurnalis.
