Akhir Kisah Tiang Monorel Rasuna Said, Mangkrak 21 Tahun Kini Dibongkar

Proyek monorel pertama kali digagas dan mulai dibangun pada era Gubernur Sutiyoso (1997–2007). Pada 14 Juni 2004, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso meresmikan pembangunan tiang monorel di Senayan. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium PT Jakarta Monorail (PT JM).

Namun, pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Memasuki 2007, saat transisi kepemimpinan dari Sutiyoso ke Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), proyek Jakarta Monorail menghadapi hambatan serius. PT JM selaku pengembang tidak mampu menunjukkan kepastian pendanaan proyek.

Selain itu, muncul persoalan kontraktual dan sengketa aset, termasuk ketidakjelasan status kepemilikan tiang monorel yang telah terbangun. Akibatnya, pembangunan dihentikan dan proyek resmi mangkrak, meski struktur tiang sudah terlanjur berdiri di sejumlah ruas jalan utama.

Upaya menghidupkan kembali proyek sempat dilakukan pada era Gubernur Joko Widodo (2012–2014). Pada 2013, Jokowi melakukan peletakan batu pertama lanjutan sebagai tanda rencana reaktivasi proyek monorel.

Namun, rencana tersebut kembali tersendat karena kesepakatan kerja sama dengan pengembang baru tidak kunjung rampung, termasuk terkait permintaan subsidi dan penyelesaian status aset. Proyek pun tidak berlanjut ke tahap konstruksi lanjutan.

Mantan Wali Kota Surakarta ini pun tidak mempermasalahkan apabila dirinya nanti sudah nonaktif sebagai gubernur, tetapi perjanjian kerja sama monorel belum juga ditandatangani. Sebab, monorel juga sudah mangkrak sejak lama dan sedang diupayakan untuk dihidupkan kembali.

"Tidak apa-apa. Memang dari dulu sudah mangkrak, mau kita hidupkan supaya hidup. Tapi sampai sekarang belum karena kehati-hatian. Kita harus betul-betul menghitung jangan sampai nanti kalau sudah ya PKS-nya mangkrak. Tidak boleh, kalau sudah teken, harus jalan," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat (23/5/2014) dikutip dari laman resmi Pemprov DKI.

Jokowi menyebutkan, PT JM belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemprov DKI. Sangat banyak pertanyaan yang diajukan, seperti tentang depo maupun rugi-laba yang semua itu harus dijawab.

Ketika kepemimpinan beralih ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2014–2017), Pemprov DKI Jakarta mengambil sikap lebih tegas dengan memutus kerja sama dengan pengembang monorel.

Pada masa Gubernur Djarot Saiful Hidayat dan kemudian Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), keberadaan tiang monorel tidak lagi masuk dalam rencana pengembangan transportasi DKI Jakarta.

Babak akhir perjalanan tiang monorel terjadi pada era Gubernur Pramono Anung (2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menuntaskan warisan proyek mangkrak tersebut dengan melakukan pembongkaran tiang monorel sebagai bagian dari penataan kota.

Gubernur ke-12 DKI Jakarta, Sutiyoso yang menghadiri acara pembongkaran menyampaikan apresiasi atas keputusan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan tiang monorel yang telah lama mangkrak.

Sutiyoso menuturkan, monorel awalnya dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi makro Jakarta yang terintegrasi dengan MRT, bus TransJakarta, dan moda transportasi lainnya. Namun, dinamika kebijakan membuat proyek tersebut terhenti dan akhirnya terbengkalai.

“Selama puluhan tahun, tiang monorel ini terbengkalai dan merusak estetika kota. Hanya ada dua pilihan, dilanjutkan atau dibongkar. Hari ini diputuskan untuk dibongkar, dan itu merupakan keputusan yang tepat karena memberi kepastian bagi Jakarta,” ujar dia.

Pembongkaran tiang monorel tersebut dilakukan secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengerahkan petugas dari Dinas Bina Marga. Gubernur Pramono mengatakan, pihaknya melakukan pembongkaran tersebut karena sudah bersurat kepada PT Adhi Karya selaku pemilik tiang monorel, tetapi tidak mendapat respons. Anggaran pembongkaran tiang tersebut adalah Rp254 juta.