Makkah, IDN Times - Akses menuju kota Makkah makin diperketat, jelang puncak haji pada 5-10 Juni 2025. Terutama akses menuju Masjidil Haram, serta Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Seperti pantauan tim Media Center Haji (MCH) 2025 di kawasan Syisha, Senin (2/5/2025), sejumlah jalan ditutup dan dijaga aparat kepolisian dan askar. Mereka memeriksa setiap kendaraan yang melintas.
Polisi dan askar yang berjaga akan memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Bagi kendaraan yang diperbolehkan masuk, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan.
Sedangkan bagi kendaraan yang dilarang masuk, mereka akan diminta berputar balik. Polisi akan memeriksa dengan data digital, dan mengecek kartu nusuk setiap penumpang.
Penumpang yang kedapatan tidak memiliki kartu nusuk, akan diminta berputar balik. Sedangkan, jika ada potensi indikasi pemalsuan kartu nusuk, polisi akan memproses secara hukum.
Kartu nusuk merupakan kartu sakti layaknya pengganti visa untuk haji. Setiap jemaah haji harus memiliki kartu nusuk agar bisa masuk ke Masjidil Haram dan Armuzna serta sekitar tanah haram.
Puncak haji akan berlangsung pada 5-10 Juni 2025. Sekitar lebih dari 1,8 juta jemaah dari berbagai negara akan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengimbau kepada jemaah haji agar tidak beraktivitas di luar hotel menjelang puncak haji, karena cuaca panas ekstrem di luar ruangan.
Jemaah haji juga diimbau tidak keluar dari tenda selama di Armuzna. Aparat keamanan Arab Saudi akan mengawasi jemaah yang berkeliaran di luar tenda, yang berpotensi jemaah mengalami heatstroke.
Pemerintah Arab Saudi memperketat dokumen penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Setiap jemaah haji harus memiliki kartu nusuk sebagai akses menuju Makkah dan Armuzna.
Pemerintah Saudi juga mulai tahun ini melibatkan delapan syarikah untuk pelayanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji selama di tanah suci.
Setiap jemaah yang tidak punya nusuk dilarang masuk tanah Haram dan Armuzna. Bahkan, tahun ini izin penyelenggaraan haji furoda tidak dikeluarkan dari pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Saudi benar-benar ingin penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib dan lebih baik dari sebelumnya. Jemaah yang mengurus dokumen haji secara ilegal akan dideportasi dari tanah haram.